Username

Password

Remember me

Register

Recover password

Dana Aspirasi Membahayakan Demokrasi

Dana Aspirasi Membahayakan Demokrasi - Aksi.co

Penulis Aksi | Saturday 20 June 2015

Dana Aspirasi Membahayakan DemokrasiDPR bersikeras menggolkan dana aspirasi. Per anggota DPR akan mendapatkan Rp 20 milyar, jadi total keseluruhan dibutuhkan Rp 11,2 triliun per tahun.

Demikian di katakan oleh Sekretaris Jenderal HUMANIKA
(Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan) Sya’roni lewat releasnya kepada AKSI, Sabtu (20/6).

Dikatakannya, sikap DPR yang bersikeras meminta dana aspirasi sangat membahayakan demokrasi. Konsekuensinya, sudah tidak ada lagi pembatas antara eksekutif dan legislatif. Fungsi check and balances hilang sendirinya.

“Dan yang paling berbahaya adalah dana aspirasi bisa menjadikan seseorang menjadi anggota DPR seumur hidup. Dana aspirasi akan dimanfaatkan sebagai dana money politics,” terangnya.

Menurut Sya’roni, anggota DPR tidak akan bersusah-payah lagi dalam kampanye Pemilu. Dengan modal dana aspirasi, anggota DPR akan dengan sangat mudah mempengaruhi pilihan politik rakyat.

“Dana aspirasi bisa menjadi semacam dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau program bantuan tunai pemerintah lainnya. Dana seperti ini sangat manjur untuk menarik dukungan politik rakyat,” paparnya.

Meskipun agak sama, lanjut dia, ada faktor fundamental yang membedakan keduanya. Dana bantuan pemerintah dijalankan oleh eksekutif yang memiliki pembatasan masa jabatan hanya dua periode. Sementara dana aspirasi dikelola oleh DPR yang masa jabatannya tidak dibatasi.

“Dengan dana aspirasi, seseorang bisa dengan mudah menjadi anggota DPR seumur hidup. Karena sampai sekarang belum ada satu pun undang-undang yang membatasi masa jabatan seseorang menjadi anggota DPR,” ucap sya’roni

Jika itu yang terjadi, katanya lagi, maka DPR akan sulit mendapatkan penyegaran. Orang-orang lama akan terus bercokol menguasai DPR. Regenerasi akan tersumbat tanpa batas waktu. Dan bisa disimpulkan demokrasi telah dibajak.

“Untuk menyelematkan demokrasi dari pembajakan, maka dana aspirasi harus ditolak. Fungsi DPR dikembalikan sebagaimana mestinya. DPR hanya sebagai tempat menyampaikan aspirasi, bukan membagi-bagikan proyek kepada rakyat,” demikian Sya”roni.

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply