Username

Password

Remember me

Register

Recover password

F-PKS Tolak Kenaikan Tunjangan Pejabat Negara

F-PKS Tolak Kenaikan Tunjangan Pejabat Negara - Aksi.co

Penulis Aksi | Saturday 19 September 2015

pksKetua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini menegaskan fraksinya menolak rencana kenaikan tunjangan bagi pejabat negara seperti Presiden, Anggota DPR serta pejabat lembaga tinggi negara lainnya dalam APBN-P 2015.

“Fraksi PKS DPR RI menyatakan bahwa rencana kenaikan tunjangan pejabat negara tidak usah dilanjutkan atau dibatalkan, dan alangkah eloknya tunjangan tersebut dialihkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” katanya di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan alasan penolakan itu adalah, pertama, saat ini kondisi perekonomian negara yang semakin terpuruk dan ekonomi rakyat yang semakin sulit sebafai imbas dari pelemahan rupiah dan pelambatan ekonomi.

Dengan melihat keadaan tersebut menurut dia, tidak tepat jika rencana kebijakan kenaikan tunjangan bagi pejabat negara tersebut dilanjutkan.

“Kami menilai tidak tepat dan tidak elok jika rencana kebijakan kenaikan tunjangan bagi pejabat negara tersebut dilanjutkan di saat kondisi ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk,” ujarnya.

Kedua menurut Jazuli, saat ini tidak tepat menghabiskan energi untuk meributkan kenaikan tunjangan pejabat negara.

“Selain tidak elok, energi kita jauh lebih penting dan mendesak difokuskan pada upaya menyelamatkan perekonomian negara dan meningkatkan daya beli masyarakat,” katanya.

“Apalagi data BPS terkini merilis jumlah rakyat miskin bertambah 860 ribu, sementara pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 30 ribu orang,” tegasnya.

Dia menjelaskan, Fraksi PKS memahami dan menghormati rencana kenaikan tunjangan tersebut, didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan proporsional atas asumsi/prediksi ekonomi Indonesia yang tumbuh baik.

Namun menurut dia, asumsi/prediksi itu salah, sehingga fraksinya menilai di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit saat ini, Fraksi PKS menilai kebijakan tersebut tidak elok untuk dilanjutkan.

“Bagaimanapun juga kebijakan negara harus benar-benar menimbang rasa empati dan sensitifitas masyarakat,” katanya.

Selain itu Jazuli mengajak seluruh pihak baik Pemerintah, DPR, maupun lembaga-lembaga negara lainnya untuk fokus pada upaya mengatasi krisis dan pelambatan ekonomi.

Dia menegaskan F-PKS telah berulang kali mendesak serta memberikan rekomendasi solusi kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kongkrit dan terukur dalam mengatasi krisis ekonomi saat ini.

“Prioritas rekomendasi FPKS adalah menyelamatkan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin melalui kebijakan jaring pengaman sosial yang tepat serta kebijakan yang meningkatkan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply