Username

Password

Remember me

Register

Recover password

Politik Gentong Babi Berpotensi Muncul di KBB

Politik Gentong Babi Berpotensi Muncul di KBB - Aksi.co

Penulis Aksi | Sunday 19 February 2017

Politik Gentong Babi Berpotensi Muncul di KBBMenjelang pelaksanaan Pemilihan Bupati Bandung Barat 2018, politik gentong babi berpotensi muncul ke permukaan. Itu adalah sebutan untuk politisi yang berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan memanfaatkan dana APBD untuk kebijakan populis.

Pakar Hukum dan Tata Negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan mengungkapkan, sudah menjadi rahasia umum saat mendekati pilkada, politik gentong babi ini dilakukan calon petahana. Dana APBD rawan disalahgunakan untuk kepentingan politis calon petahana ataupun penerusnya.

Secara hukum, pemanfaatan APBD untuk kebijakan-kebijakan populis calon petahana ini sulit dibuktikan. Sebab, APBD dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan publik dan sudah terprogram. Namun, cenderung tidak tepat sasaran.

“Program-program seperti kepentingan sosial, beasiswa, modal usaha mendadak digelontorkan dengan nilai besar menjelang Pilkada. Hal itu bisa dilakukan baik oleh petahana yang akan maju lagi maupun oleh penerusnya,” ujar Asep Warlan, Minggu 19 Februari 2017.

Padahal, menurut Asep, penggunaan APBD untuk kepentingan politik seseorang yang akan maju dalam Pilkada tidak diperbolehkan. Program melalui APBD yang sifatnya populis memang tidak dibenarkan menjelang Pilkada. Namun faktanya, memang hal itu rawan dilakukan petahana sebagai penguasa anggaran.

“Dulu pernah ada surat edaran dari Kemendagri tentang larangan menggunakan APBD untuk program populis menjelang Pilkada seperti mendadak menggelontorkan bantuan sosial (bansos) dengan nilai berkali-kali lipat. Tapi, sekarang malah marak dilakukan di setiap daerah,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, pengawasan dari DPRD harus ditingkatkan untuk memantau calon petahana yang rawan menggunakan uang rakyat untuk kepentingan politik pribadi. Selain itu, masyarakat juga harus lebih cerdas memilih calon untuk memimpin Kabupaten Bandung Barat lima tahun ke depan.

“Jangan sampai uang rakyat dipakai kepentingan politik. Masyarakat juga jangan menilai bantuan dari petahana itu sebagai bantuan murni bagi rakyat, karena bantuan itu untuk kepentingan politik saja demi mendapatkan kekuasaan,” katanya.

Seperti diketahui, menjelang Pilbup Bandung Barat 2018, beberapa nama sudah muncul untuk maju menjadi calon bupati. Di antaranya, Elin Suharliah yang merupakan istri Bupati Bandung Barat Abubakar, Ketua DPD Golkar KBB Doddy Imron Cholid, Yayat Soemitra (Wakil Bupati KBB), dan Aa Umbara Sutisna (Ketua DPRD KBB).

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat Dadan Supardan berharap, menjelang akhir kepemimpinannya, Abubakar harus menunjukkan penyerapan APBD secara optimal dan tepat sasaran kepada masyarakat. Kepentingan politik menjelang Pilkada, kata dia, jangan sampai memengaruhi kebijakan penggunaan APBD sesuai yang sudah disepakati bersama dewan. “Artinya, jangan sampai APBD untuk pembangunan, malah dirusak dengan kepentingan politik pribadi,” katanya.

Diakui Dadan, beberapa bulan terakhir ini, dirinya mendengar sekaligus melihat langsung di lapangan, bahwa istri Bupati yakni Elin Suharliah Abubakar mulai menghadiri beberapa acara yang didanai APBD. Disinyalir, APBD tersebut rawan digunakan untuk kepentingan politik pribadi dalam menjelang Pilkada 2018.

Selain itu, kata dia, DPRD juga meminta para jajaran SKPD agar bersikap netral dan profesional dalam melaksanakan tugas serta program yang sudah direncanakan selama satu tahun anggaran ini. “PEnggunaan APBD harus objektif dan tepat sasaran, jangan sampai disalahgunakan. Kami akan terus memantau hal ini,” katanya.

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply