Username

Password

Remember me

Register

Recover password

Ray Rangkuti: Belum Tepat Negara Biayai Kampanye Calon Kepala Daerah

Ray Rangkuti: Belum Tepat Negara Biayai Kampanye Calon Kepala Daerah - Aksi.co

Penulis Aksi | Tuesday 15 September 2015

Ray RangkutiDirektur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti di Jakarta mengatakan, belum tepat negara membiayai kampanye calon kepala daerah, terkait bertebarannya spanduk berisi penolakan negara membiayai kampanye calon kepada daerah pada pilkada serentak tahun 2015 di sejumlah kawasan di Jakarta, Senin (14/9/2015).

Ia berharap Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada), khususnya soal dana kampanye yang dibiayai negara.

Masalah ini telah digugat ke MK oleh dua warga negara Indonesia yakni Nu’man Fauzi dan Achiyanur Firmansyah sehubungan Pasal 65 Ayat (2) tentang kampanye yang dibiayai oleh negara.

Menurut kuasa hukum penggugat, Andi Muhammad Asrun, ada beberapa alasan mengapa pihaknya menggugat UU Pilkada tersebut, khususnya soal biaya kampanye yang dibiayai negara melalui APBD.

Pertama, UU Pilkada ini bersifat diskriminatif, di mana ada perbedaan perlakuan bagi calon yang memiliki latar belakang sebagai petahana dan non petahana.

Kedua, UU ini melegitimasi terjadinya pemborosan uang negara. Ketiga, UU ini memanjakan pasangan calon pilkada karena semua biaya kampanye ditanggung negara.

Ray Rangkuti menambahkan, apa feet back dari pembiayaan pilkada oleh negara terhadap publik?. Sampai sekarang publik tidak merasakan efek positif dari pilkada.

Kepada wartawan, dia mengatakan, ada tiga alasan mengapa dirinya menolak negara membiayai pilkada.

Pertama, partai politik sampai saat ini belum berubah. Partai politik harus berubah dulu sebelum dapat uang dari rakyat. Kemudian, butikan bahwa partai politik benar-benar bekerja untuk rakyat sehingga rakyat harus membayar mereka.

Kedua, partai politik saat ini tidak punya mekanisme kontrol dan tidak punya etos kerja untuk mencari dan memilih pemimpin yang bersih. Yang ada justru parpol menawarkan calon pemimpin yang korup.

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

© Copyright 2018 Aksi.co