Debat Pilpres Berbahasa Inggris Bukan Usulan Resmi Prabowo-Sandi

Debat Pilpres Berbahasa Inggris Bukan Usulan Resmi Prabowo-SandiWaketum Gerindra Fadli Zon menyebut usulan debat capres dan cawapres Pilpres 2019 menggunakan bahasa Inggris bukan usulan resmi tim Prabowo-Sandi. Usulan itu masih sebatas usul dari perorangan.

“Ya itu (debat capres bahasa Inggris) bukan usulan resmi lah. Itu kan usulan dari orang perorang, kita belum menjadikan itu usulan resmi,” kata Fadli Zon, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Menurut Fadli, debat capres-cawapres dengan menggunakan bahasa Indonesia saja sudah cukup. Sebab, yang terpenting dari debat adalah substansinya.

“Tapi kalau ada yang berpendapat kalau ada sedikit sesi soal itu ya boleh-boleh saja, tapi kan saya kira masyarakat ingin tahu dari debat itu substansinya apa,” ujarnya.

Fadli tak memungkiri kemampuan berbahasa para pemimpin bangsa memang diperlukan. Namun, yang harus diingat adalah kemampuan berbahasa bukan hanya kemampuan dalam berbahasa asing.

“Tapi juga persoalan bahasa Indonesia. Jadi kalau saya melihat itu baru usulan yang sifatnya lontaran lontaran. Kita nanti kan waktunya kan belum masa kampanye, jadi, tapi usulan itu juga bisa artinya sebuah kemajuan juga. Tapi menurut saya sih tentu bahasa Indonesia lah yang penting,” tuturnya.

Sementara, terkait Koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin yang menilai rekam jejak pemimpin lebih penting dari debat, Fadli menepis. Menurutnya, track record tak berhubungan dengan penyampaian visi misi melalui debat.

“Track record itu nggak ada hubungannya ya. Yang orang atau rakyat ingin dengar itu adalah persoalan visi misi dan juga substansi apa yang mau disampaikan oleh kandidat itu,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

“Jadi substansi itu menjadi sangat penting. Jadi berharap masyarakat tahu pemikiran seorang pemimpin tu apa. Kalau track record itu bukan di dalam debat mengeceknya,” sambungnya.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengusulkan format debat capres dan cawapres Pilpres 2019 menggunakan bahasa Inggris. Menurut Yandri, usulan itu bisa menjadi pertimbangan KPU.

Usulan tersebut kemudian ditanggapi Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf Amin Hasto Kristiyanto. Hasto, mengatakan rekam jejak (track record) ialah hal utama yang perlu dipertimbangkan dalam mencari pemimpin.

“Ukuran seorang pemimpin adalah yang dilihat dari rekam jejaknya, moralitas pemimpin, tak punya tradisi buruk di masa lalu. Pemimpin memberi keteladanan. Pemimpin itu mencintai Indonesia Raya, mencintai rupiah bukan menimbun dolar, misalnya,” ujar Hasto saat dihubungi, Kamis (14/9/2018).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *