Username

Password

Remember me

Register

Recover password

Ketua Komisi VI: Pemerintah Harus Perbaiki Tata Niaga Import Sapi, Manajemen Stock & Proses Distribusinya

Ketua Komisi VI: Pemerintah Harus Perbaiki Tata Niaga Import Sapi, Manajemen Stock & Proses Distribusinya - Aksi.co

Penulis Aksi | Wednesday 12 August 2015

hafis tohirKetua Komisi VI DPR RI Ir.H. Hafisz Tohir mengatakan bahwa melonjaknya harga daging di pasaran merupakan ulah dari para pedagang nakal yang memainkan fee impor sapi.

“Ini semua mainan spekulan yang mau menekan pemerintah agar membuka kembali keran import sapi, para spekulan nakal ini tidak ingin kehilangan pendapatan besar dari fasilitas import selama yang ini Rp 2,2 Triliun keuntungannya dari 540 ribu ton per tahun” paparhafiz.

Anggota fraksi PAN ini mengaku tidak sepakat dengan langkah pemerintah yang membuka keran impor daging guna mengatasi melonjaknya harga di pasaran.

Menurut Hafisz, dengan dibuka kembali keran impor daging, menunjukan pemerintah tidak bisa menepati janji kampanyenya untuk menghentikan impor daging dan mewujudkan swasembada sapi.

“Manajerial negara itu tidak cukup dengan blusukan kesana kemari,” tegasnya.

“Perbaiki dulu tata niaga, manajemen stock dan proses distribusinya sampai ke pedagang di pasar,” tambah Hafisz dalam keterangannya pada redaksi.

“Yang paling penting adalah Presiden hati-hati dengan semua janji kampanyenya sendiri. Kalau di Jepang perdana Menteri korupsi maka ia akan mundur, dan jika perdana menteri ingkar janji maka dia akan ‘harakiri’. So, hati-hatilah engkau wahai presiden, janjimu tercatat dihati rakyatmu,” tuturnya mengingatkan.

Lebih lanjut ia mengingatkan pemerintah tidak boleh tunduk pada speklulan yang mempermainkan harga di tengah krisis pangan yang melanda Indonesia.

“Ini pelanggaran berat, beri sangsi tegas sesuai UU 18/2012 tentang Pangan pada oknum yang bermain-main ” tukasnya.

Perlu diketahui Dalam UU Pangan, Pasal 53, pelaku usaha pangan dilarang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Sedangkan Pasal 54 mengatur soal sanksi: pelaku usaha pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau, denda, pencabutan izin.[gun]

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

© Copyright 2018 Aksi.co