Username

Password

Remember me

Register

Recover password

Rapat SC Golkar Sepakati Bentuk Delapan Komite Munaslub

Rapat SC Golkar Sepakati Bentuk Delapan Komite Munaslub - Aksi.co

Penulis Aksi | Monday 11 April 2016

Rapat SC Golkar Sepakati Bentuk Delapan Komite MunaslubRapat panitia pengarah atau steering comittee (SC) musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar menyepakati pembentukan delapan komite untuk persiapan proses hajatan besar partai beringin tersebut.

Ketua SC Munaslub Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan kedelapan komite itu adalah, komite organisasi, program, pernyataan politik, pertanggungjawaban, sosialisasi dan kampanye, verifikasi, pemilihan dan etik. Kedelapan komite itu, kata dia, akan bekerja mulai hari ini.

“Rapat komite sampai Rabu. Rabu kami plenokan. Komite presenstasikan seluruh materi yang dirancang,” kata Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (11/4).

Nurdin menerangkan, komite etik dibentuk untuk menghindari politik transaksional dan penyelenggaraan Munaslub yang bersih. Komite yang diketuai Hajriyanto Thohari ini akan melakukan pengawasan mulai dari panitia, calon ketua umum hingga peserta.

Nantinya, kata dia, komite etik akan membawanya ke komite as hoc untuk memberi sanksi pelanggaran. Hal itu, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh komite etik.

Namun, Nurdin menjelaskan pihaknya belum memikirkan kerjasama dengan pihak luar seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan untuk mengawasi jalannya Munaslub.

“Komite etik kami cukup representatif. Bekerja secara formal dan informal itu urusan komite etik,” ujar dia.

Sedangkan, Nurdin menuturkan pencegahan politik uang akan diatur lebih lanjut dalam komite pemilihan. Komite tersebut, kata dia, akan membuat aturan agar seluruh kandidat memiliki waktu dan kesempatan yang sama untuk bertarung dengan baik dan kondusif serta meminimalkan terjaidnya interaksi negatif.

Sekretaris SC Agun Gunandjar menambahkan syarat yang diajukan oleh komite yang dipimpin Rambe Kamarulzaman terdiri dari persyaratan objektif dan subjektif. Persyaratan objektif sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai Golkar.

“Kalau subjektif itu syarat kelengkapan seperti pakta integritas, tidak akan eksodus ke partai lain, mendirikan partai baru atau politik uang,” ujar Agun.

Setelah kriteria disusun, maka akan diumumkan kepada publik bakal calon ketua umum yang akan bertarung dalam Munaslub Golkar. “Usai itu maka akan ada verifikasi yang dilakukan komite verifikasi,” kata Agun.

Agun menjelaskan komite ini tidak hanya memverifikasi para kandidat. Namun, kepesertaan Munaslub beserta dokumennya akan turut diverifikasi. Hasil dari komite verifikasi, lanjutnya, akan diserahkan ke komite sosialisasi dan kampanye.

“Komite sosialisasi dan kampanye berdasarkan hasil itu harus segera menyusun pedoman kriteria supaya fair,” ujar Agun.

Oleh karenanya, Agun berkata, penentuan lima zonasi yakni, Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur dan Barat, serta Bali akan memandu komite sosialisasi dan kampanye untuk menentukan waktu dan teknis pelaksanaannya.

“Jumlah pesertanya banyak dan sedikit bagaimana. Tempat dimana itu urusan mereka,” kata Agun.

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply