Username

Password

Remember me

Register

Recover password

Memaknai Ekonomi Pancasila ala Jokowi

Memaknai Ekonomi Pancasila ala Jokowi - Aksi.co

Penulis Aksi | Wednesday 11 January 2017

Memaknai Ekonomi Pancasila ala JokowiGagasan sistem ekonomi Pancasila, menurut Tarli Nugroho, peneliti Pusat Studi Pancasila (PSP), dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta, sesungguhnya sudah cukup lama. Ketika Prof. Mubyarto menjadi staf ahli Menteri Perdagangan Sumitro Djojohadi Kusumo tahun 1969, gagasan itu sudah pernah dilontarkan.

Laporan berita dari Kantor Berita Antara (LKBN Antara) menyampaikan kenaikan produksi padi tahun itu melebihi dari yang ditargetkan pemerintah mencapai hingga 11,14 juta ton dari target sebesar 10,01 juta ton.

Mubyarto kala itu memaknai kenaikan produksi padi tersebut dari sisi filsafat ilmu (ephistimologi), yakni hakekat keberadaan suatu negara. Tujuan suatu negara, melindungi segenap bangsa Indonesia.

Pemerintahan orde baru di bawah Presiden Soeharto, kata Mubyarto, dapat menjaga harga produk petani, khususnya harga gabah. Dengan begitu para petani akan senang dan giat menanam padi dan produk pertaniannya, karena hasil kerjanya akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hakekat Pasal 33 UUD 1945, menurut Muby –sapaan akrab Mubyarto–, seperti yang tertera dalam pembukaan UUD yakni Pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Singkatnya sesuai dengan esensi lima sila dalam Pancasila.

Ekonomi Pancasila dipersepsikan tidak sekadar membela kepentingan petani dengan menjaga harganya agar tidak terus terjerembab turun, tetapi juga melindungi produknya dari serbuan impor. Dua hal itu dilakukan sebagai jalan mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Sementara sistem ekonomi Pancasila dimata Presiden Joko Widodo dapat dimaknai merupakan sistem ekonomi yang mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan antara si kaya dengan si miskin. Ekonomi Pancasila atau ekonomi gotong rayong adalah ekonomi yang berwajah keadilan, mampu memberikan pekerjaan untuk banyak orang, dan menekan jumlah kemiskian dan pengangguran.

“Yang kita siapkan adalah kebijakan ekonomi Pancasila, ekonomi gotong royong, yakni ekonomi yang menekan pengangguran, kemiskinan, hingga kesenjangan/ketimpangan. Intinya, ekonomi berkeadilan, ada pemerataan. Percuma pertumbuhan ekonomi tinggi dan tidak merata. Ini adalah sebuah hal yang percuma,” kata Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan pada Hari Ulang Tahun (HUT) PDI Perjuangan ke 44 di Jakarta, Selasa.

Guna mewujudkan ekonomi Pancasila, Presiden memulainya dengan pembangunan dari pinggiran, dari pulau terdepan atau perbatasan dan dari pedesaan. Pembangunan yang difokuskan dari perdesaan dan dari pulau terluar, dapat menekan kesenjangan di Tanah Air yang kian hari bertambah menganga.

Dengan demikian, sistem ekonomi Pancasila versi Prof. Mubuyarto dengan Joko Widodo, substansinya sama, yakni pemerintah harus melakukan pemihakan kepada kelompok yang lebih besar, yakni para petani, buruh lainnya yang selama ini dibiarkan hidup tertatih-tatih bersaing dengan para konglomerat yang sudah mendapatkan fasilitas lebih dibandingpara petani di pedesaan dan pulau-pulau terluar.

Para petani yang tinggalnya di perdesaan, saat ini tampak kurang beruntung karena untuk bertani tidak cukup lahannya. Lahan jutaan hektare lebih banyak dikuasai oleh para konglomerat (baca 9 taipan Indonesia). Karenanya wajar jika jumlah produk pertanian tidak cukup memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia termasuk produk cabai merah yang saat ini dibeberapa tempat harganya sampai Rp100 per Kg.

Itulah sebabnya, Presiden dalam sisa masa tugasnya hingga tahun 2019 akan fokus pada usaha pemerataan menuju keadilan secara umum dengan cara membangun dari daerah pinggiran, memberikan sertifikat tanah kepada para petani miskin, memberikan tanah kepada kaum adat (tanah ulayat) dan membuat kebijakan tata ruang yang fair dapat dibuka secara umum.

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply