Username

Password

Remember me

Register

Recover password

Kenaikan BBM Tmbulkan Resistensi Politik

Kenaikan BBM Tmbulkan Resistensi Politik - Aksi.co

Penulis Aksi | Sunday 9 November 2014

Kenaikan BBM Tmbulkan Resistensi PolitikAksi, Jakarta – Politisi Golkar,Lili Asdjudiredja kembali meminta pemerintah menunda kenaikan BBM, karena masih banyak cara yang bisa ditempuh, misalnya memangkas belanja pegawai, meningkatkan efisiensi, dan sebagainya.

Lili mengingatkan, kenaikan harga BBM akan menimbulkan resistensi politik dan pemerintah akan dituding hanya mencari cara gampang, tidak mau berpikir untuk mengatasi persoalan yang muncul sejak republik ini berdiri.

‘’Kenaikan itu akan mengakibatkan jumlah penduduk miskin bertambah dan tidak terselesaikan oleh program bantuan langsung tunai,’’ ujar Lili di Jakarta.

Lili menagih janji kampanye Jokowi untuk memberantas mafia minyak. Gagasan ini bagus dan mestinya menjadi gebrakan pertama yang dilakukan pemerintah sebelum menaikkan harga BBM. Ia yakin, kalau itu dilakukan, seluruh kebijakan Jokowi akan mendapat dukungan rakyat.

Anggota Komisi VII DPR, Ramson Siagian mengingatkan, kalau pemerintah menaikkan harga BBM akan terjadi demo besar-besaran karena logikanya tidak nyambung dan pemerintah dituding cari untung.Karena, harga minyak dunia sedang turun kok harga BBM dinaikkan.

Anggota Fraksi Gerindra ini menilai, kalkulasi dan sosialisasi rencana kenaikan harga BBM belum dilakukan dengan baik dan tidak ada kepastian dari pemerintah, apakah kenaikannya Rp 1000,- atau Rp 3000,- per liter.

Ketidakjelasan ini mendorong spekulasi kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat, bahkan mengakibatkan meningkatnya inflasi hingga 16 persen.

‘’Saya tidak setuju harga BBM di dalam negeri disesuaikan dengan harga pasar di Singapura. Ini jelas bertentangan dengan UU Migas. Saya juga sayangkan kenapa Presiden Jokowi menyebut nilai subsidi BBM yang dibakar mencapai Rp 714 triliun, padahal yang benar adalah Rp 247 triliun,’’ kata Ramson.

Sebelumnya, Plt Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto memastikan, PDI-P mendukung rencana pemerintah Jokowi-JK untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Dukungan itu merupakan sikap politik resmi PDI-P sebagai partai yang ada dalam pemerintahan Jokowi-JK.

‘’PDI-P akan mengawal kenaikan BBM bersama seluruh rakyat dengan harapan agar hidup lebih baik,’’ kata Hasto Kristiyanto kepada wartawan.

Hasto menegaskan, realokasi subsidi BBM merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah anggaran yang dihadapi Indonesia saat ini. Ia mengatakan, Jokowi-JK mendapat warisan kondisi perekonomian yang buruk dari pemerintahan SBY.

Di masa peralihan kepemimpinan, katanya, Presiden Jokowi berhadapan dengan keterbatasan fiskal akibat tidak tercapainya target pajak pada tiga tahun sebelumnya. Ditambah lagi beban subsidi BBM tahun 2012 dan 2013 serta defisit ganda di APBN dan neraca transaksi berjalan.

‘’Jadi, kebijakan realokasi subsidi BBM merupakan pilihan yang harus diambil oleh siapapun yang memerintah saat ini,’’ ujarnya.

Dijelaskan, dukungan PDI-P terhadap rencana Jokowi menaikkan harga BBM juga karena keyakinan bahwa pemerintah masih mengedepankan kepentingan rakyat di semua kebijakannya.

Misalnya, percepatan pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Kebijakan itu tepat karena diluncurkan sebelum realokasi subsidi BBM dijalankan.

PDI-P yakin pemerintahan Jokowi akan merealokasi subsidi BBM ke sektor yang lebih produktif. Ia berani menjamin realokasi subsidi BBM akan memberi manfaat nyata pada program perbaikan saluran irigasi pertanian, bendungan, perbaikan jalan dan transportasi publik serta perbaikan kampung-kampung kumuh.

‘’Pemerintahan Jokowi secara tegas juga menjalankan kebijakan efisiensi hulu-hilir di sektor energi, mengaudit dan memerangi mafia migas, termasuk langkah terobosan MoU dengan Pemerintah Angola yang menghemat anggaran Rp 15 triliun,’’ kata Hasto.

Menurutnya, kebijakan pemerintah merealokasi subsidi BBM untuk menyehatkan tatanan perekonomian Indonesia. Hal ini sesuai dengan komitmen Jokowi yang ingin melakukan efisiensi anggaran pada pemerintahannya.

‘’Memang tidak mudah, tetapi itulah yang dihadapi Jokowi. Tugas pemimpin untuk membereskan dan terus menerus memastikan bahwa kebijakan realokasi BBM merupakan obat pahit untuk membuat perekonomian lebih sehat,’’ tegasnya. (Baca juga: MPR Diharapkan Berperan Damaikan DPR

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply