Username

Password

Remember me

Register

Recover password

Solusi Sementara Silang Sengkarut Calon Tunggal Pilkada

Solusi Sementara Silang Sengkarut Calon Tunggal Pilkada - Aksi.co

Penulis Aksi | Wednesday 5 August 2015

joko-widodoPresiden RI Joko Widodo belum juga genap setahun memimpin bangsa ini. Namun, Jokowi sudah beberapa kali dihadapkan pada dilema yang menuai pro dan kontra.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pun takluput dikembalikan ke meja sang Presiden yang diharapkan bisa menyudahi silang sengkarut terkait dengan sisa persoalan yang menyertai pilkada serentak di lapangan.

Boleh jadi anggaran keamanan yang sempat dipersoalkan kini rampung dengan dibebankan pada APBN. Namun, ketika ada beberapa daerah yang hanya memiliki bakal calon tunggal, masalah hukum menjadi kian rumit.

Para pakar boleh jadi luput mengkritisi kekosongan norma hukum terkait dengan tidak diperbolehkannya calon tunggal dalam pilkada.

Namun, pilihan yang tersisa bagi pemerintah pun hanya dua, yakni menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) agar pilkada serentak tetap bisa berjalan meskipun ada tujuh daerah bahkan kemungkinan lebih dengan hanya satu bakal calon. Pilihan kedua, menunda pelaksanaan pilkada serentak sambil menunggu kesiapan para daerah.

Dua pilihan itu memiliki implikasi yang luas. Perppu yang dikeluarkan juga dinilai banyak pihak akan menimbulkan preseden dan berimplikasi terhadap masalah-masalah hukum.

Sementara itu, jika pilkada serentak ditunda, ada potensi dampak negatif yang muncul, salah satunya adalah selama dua tahun seluruh daerah akan dipimpin oleh pelaksanaan tugas (plt.).

Padahal, suatu provinsi, kota, dan kabupaten jika dipimpin plt., administrasi tata kelola pemerintahan menjadi tidak baik.

Pakar politik Populis Centre Nico Harjanto berpendapat bahwa kalau setiap lima tahun ini ada penundaan, merupakan hal yang tidak baik dalam proses melembagakan demokrasi.

Lalu, dengan adanya plt., lanjut Nico, ada banyak keputusan strategis yang tidak bisa diambil karena plt. tidak sepenuhnya memberi kewenangan sama dengan kepala daerah definitif.

“Bagi daerah biasanya plt. hanya satu tahun paling lama, nah, kalau penundaan sampai dengan 2017, akan ada dua plt. Kalaupun plt-nya sama saya pikir juga tidak bagus. Karena bisa jadi plt. yang bisa maju di pilkada berikutnya. Hal ini membuat peluang incumbent yang serkarang bagus peluangnya mengecil. Pelaksanaan tugas terlalu lama bisa membonsaikan aspirasi politik masyarakat di daerah,” katanya.

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply