Username

Password

Remember me

Register

Recover password

RUU Terorisme saat Ini Pancasilais, Charles Honoris tidak setuju?

RUU Terorisme saat Ini Pancasilais, Charles Honoris tidak setuju? - Aksi.co

Penulis Aksi | Saturday 3 June 2017

RUU Terorisme saat Ini Pancasilais, Charles Honoris tidak setuju?Ketum ARUN Bob hasan menilai RUU terorisme yang dikedepankan dan diajukan oleh pihak eksekutif yaitu Presiden sangat tepat diterapkan dikala kejadian saat ini dan sedang hangatnya Pancasila dibutuhkan utk menghadapi Ancaman yg pada dasarnya berasal dari luar

Pelibatan TNI untuk Penindakan Teroris sdh tepat , dan sesuai dengan Nilai Pancasila, karena Pancasila sebagai Imunitas bangsa dimana terkait dengan teroris tidal dapat dikatakan lagi sebagai kejahatan perkotaan atau kriminal luarbiasa sekalipun, tetapi sudah sebagai ancaman Pertahanan Keamanan yang menjadi tanggung jawab TNI

Kondisi saat ini telah pada posisi “Darurat Terorisme”, yang secara tegas dan nyata telah mengganggu Keamanan dan Kepentingan Negara dengan gerakan teroris dan separatis menghendaki pembentukan Negara Islam

Kami sangat faham akan Paradigma RUU Terorisme memang re-evaluasi dengan berbasis filosofi mempertahankan karena ancaman Dignity of State (Kedaulatan Negara), shg penggunaan asas “Principle of Clear and Present Danger” adalah sesuatu yang dibenarkan.

Kondisi “darurat terorisme” menempatkan Dignity of State sebagai primat kenegaraan karena itu sesuai doktrin dan yurisprudensi universal bahwa “the protection of human right must yield for all cases of clear and present danger”.

Sudah seharusnya dengan pertimbangan “darurat terorisme”, DPR layak mempercepat pengesahan RUU ini, sehingga negara dapat secara efektif melaksanakan program pencegahan mel pola Deradikalisasi sec meluas. Kolaborasi TNI (yang berbasis Kedaulatan Negara) dengan Polri (primat bagi penindakan terorisme dan dalam hal ini DPR diuji tentang Urgensi to State nya sehingga pada akhirnya dapat dengan segera mampu menjadikan TNI sebagai Garda Pertahanan dan Polri sebagai Penegakkan hukumnya

Bob menambahkan tentang RUU ini memang merupakan keputusan Politik dalam artian sebagai Kepentingan Guard of state yang mendesak diharapkan agar DPR tidak lagi berbicara tentang dikotomi civil power dan millitary, yang canggih itu menghadapi global trade world seperti ini adalah kembali ke kuda-kuda Pancasila janga ada kebencian dan dendam lama yang terjadi pada orde lama dan orde baru, sehingga DPR dalam hal ini lebih mengedepankan kepentingan umum/negara.

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply