Username

Password

Remember me

Register

Recover password

Optimalkan Sumberdaya Daerah DalamTanggulangi Bencana

Optimalkan Sumberdaya Daerah DalamTanggulangi Bencana - Aksi.co

Penulis Aksi | Wednesday 19 September 2018

Optimalkan Sumberdaya Daerah DalamTanggulangi BencanaJajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diharapkan dapat terus memantau dan mewaspadai dampak kekeringan di wilayah kerja masing-masing.  Peringatan ini disampaikan Kementerian Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terkait sejumlah peristiwa krisis air bersih, kekeringan tanah pertanian serta kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah. Sementara itu, prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa di sejumlah daerah musim hujan baru akan dimulai di akhir Oktober 2018.

‘’Krisis air bersih perlu menjadi perhatian utama karena menyangkut kebutuhan dasar dan terkait masalah kesehatan. Selain itu masih terpantau adanya titik titik kebakaran hutan dan lahan di sejumlah tempat. Semua perlu ditangani,’’ kata Detty Rosita, Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana Kemenko PMK.

Detty menekankan pentingnya peran dari jajaran BPBD karena kekeringan itu telah melanda daerah yang luas sehingga kemungkinan terjadinya krisis air bersih serta kebakaran hutan dan lahan juga tersebar luas. Bahkan, kebakaran lahan di lereng pegunungan terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dekat dengan permukiman penduduk. ‘’Maka BPBD perlu mengerahkan secara optimal sumberdaya daerah untuk menanggulangi bencara kekeringan ini,’’ ujar Detty, yang menyayangkan pada beberapa kasus  kebakaran lahan di beberapa daerah penangannya terkesan lamban. ‘’Tidak mungkin kalau semua mengandalkan dukungan langsung dari pusat,’’ katanya pula.

Bencana hidrometeorologi seperti kekeringan, banjir dan tanah longsor, menurut Detty, adalah ancaman terbesar di Kepulauan Indonesia yang sebagian besar berada di iklim tropis basah ini. Bencana hidrometeorologis ini menyumbang 92% dari semua peristiwa bencana di Indonesia. Langkah-langkah koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian maslah kebencaaan ini berada di bawah Kemenko PMK.

Sementara itu, mengutip laporan BMKG, Detty mengatakan bahwa keragaman geografis dan topografis, membuat Indonesia kaya akan zona iklim. Keseluruhannya ada 407 pola iklim. Dari jumlah itu, 70% akan bergeser mundur dalam memasuki musim hujan 2018/2019. Ada 23% sesuai dengan waktu normal, dan 7% yang bergeser maju. Terkait dengan hal tersebut, musim kemarau masih akan melanda sebagian Jambi, Sumatera Selatan, Seluruh Jawa, Bali, NTB, NTT, dan sebagian Kalimantan serta Sulawesi, di bulan September ini. ‘’Di situ ada potensi kebakaran hutan dan lahan serta krisis air bersih,’’ kata Detty.

Mengutip UU no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Detty mengatakan bahwa BNPB dan BPBD punya peran masing-masing dalam melakukan aksi tanggap bencana. Maka, asas proporsionalitas. Bila skala bencana tidak terlalu besar, tentu itu menjadi tugas BPBD. Bahkan, BPBD juga bisa memobilisir bantuan umum karena menurut UU nomor 24/20107 itu, setiap orang juga wajib ikut dalam penanggulangan bencana. ‘’Maka penguatan kelembagaan di BPBD menjadi isu penting untuk ke depannya,’’ ujar Detty.

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply