Username

Password

Remember me

Register

Recover password

Pemerintahan SBY Banyak Tinggalkan PR

Pemerintahan SBY Banyak Tinggalkan PR - Aksi.co

Penulis Aksi | Saturday 16 August 2014

presiden+sby.jpg

Jakarta – Penyampaian nota keuangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang banyak diwarnai bumbu-bumbu “keberhasilan”, praktis terasa hambar ketika dibenturkan pada realitas beratnya tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan baru ke depan.

“Memang postur anggaran menampakkan belanja negara yang sepertinya melonjak drastis mencapai Rp2.019.9 tiliun. Pendapatan negara pun seperti meroket menjadi Rp1.762.3 triliun. Namun apa makna APBN tersebut dalam perspektif ideologi menjadi bangsa yang berdikari dan kerakyatan?” jelas Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Sabtu (16/8/2014).

Kata Hasto, APBN 2015 seharusnya mencerminkan transisi kepemimpinan untuk menciptakan fundamen yang lebih baik bagi perekonomian Indonesia ke depan. Karena itulah, RAPBN 2015 seharusnya menyisakan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintahan yang akan datang.

“Namun nampaknya, postur anggaran yang diusulkan tersebut justru sebagai gambaran “jebakan” politik populis yang terakumulasi sejak tahun 2008. Bahkan dalam politik belanja pun nampak besarnya pengeluaran wajib yang hanya menyisakan sedikit ruang untuk menciptakan kemakmuran untuk rakyat,” katanya.

Hasto melanjutkan, Presiden SBY seharusnya lebih realistis dan berani mengungkapkan fakta terhadap besarnya persoalan perekonomian national tahun 2015 yang akan datang. Masalah itu tidak hanya aspek fundamental berupa rendahnya rasio perpajakan yang besarnya hanya sekitar 12.3 %. Besarnya subsisi BBM dan listrik sebesar Rp364 triliun akibat politik populis dan kegagalan reformasi structural industri migas menjadi persoalan yang sangat serius.

“Belum lagi utang ikutan terhadap Pertamina yang mencoba ditutup-tutupi dengan besaran sekitar Rp48 triliun akibat beban subsidi BBM tahun lalu yang belum diselesaikan hingga saat ini. Selain itu, APBN dirancang defisit anggaran sebesar Rp257 triliun,” jelas dia.

“Seharusnya APBN 2015 dirancang lebih realistis tanpa menyertakan defisit yang mencerminkan ketergantungan negara terhadap pembiayaan yg berasal dari utang luar negeri dan dari pasar uang,” katanya.

Lebih lanjut, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini melihat postur RAPBN 2015 yang diusulkan oleh Pemerintahan SBY, nampak bahwa sikap kenegarawanan untuk meletakkan fundamen fiskal yang kuat sangatlah diperlukan. Di sinilah proses transisi pemerintahan yang sebenarnya, yakni keberanian untuk membuka berbagai persoalan sistemik yang eksis di dalam sistem perekonomian Indonesia.

“Sayang sekali, Pemerintahan SBY tidak terbuka untuk membuka persoalan seperti ketidakberhasilan dalam reformasi perpajakan, dan ketidakmampuan melakukan efisiensi di sistem produksi dan distribusi di sektor perminyakan,” katanya.

Atas dasar hal tersebut, kata Hasto, maka kepemimpinan Jokowi-JK terus mengkaji berbagai inisiatif baru, tidak hanya sebagai pelaksanaan visi misi, namun untuk meletakkan dasar bagi bekerjanya ekonomi berdikari yang percaya pada kekuatan rakyat sendiri.

“Saatnya seluruh gagasan terobosan diambil, yang di satu sisi memastikan penerimaan negara semakin besar, dan disisi lain merombak politik alokasi dan distribusi yang lebih mencerminkan keadilan bagi peningkatan kemampuan rakyat dalam berproduksi,” tandasnya.

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

© Copyright 2018 Aksi.co