Username

Password

Remember me

Register

Recover password

Sekretaris Nasional Serikat Boemi Poetera

Sekretaris Nasional Serikat Boemi Poetera - Aksi.co

Penulis Aksi | Monday 1 June 2015

FKMNSekretaris Nasional (Seknas) Serikat Boemi Poetera, Ir. H. Abdullah Rasyid, ME., meresmikan Posko Perjuangan Boemi Poetera di Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Minggu (31/5). Posko ini didedikasikan sebagai pusat pergerakan untuk menghentikan alihfungsi lahan mangrove.

“Selain menjadi pusat pergerakan untuk menghentikan alihfungsi lahan mangrove yang telah menyengsarakan masyarakat pantai, posko ini juga merupakan simbol kebangkitan kaum bumi putra. Selanjutnya, bergandengan dengan Sekretariat Bersama (Sekber) Pembangunan dan beberapa elemen gerakan lainnya, secara paralel kita akan dirikan posko-posko di kawasan pantai,” ujar Rasyid yang juga bakal calon wali kota Medan dari PAN kepada wartawan, usai peresmian posko.

Rasyid datang ke Stabat bersama rombongan aktivis dari Medan, di antaranya Koordinator Provinsi (Korprov) Serikat Boemi Poetera Robert Situmorang, Ketua Sekber Pembangunan Sumut Indra Gunawan dan aktivis lingkungan Rulyanto Gondrong. Rombongan disambut Koordinator Daerah (Korda) Serikat Boemi Poetera Rismandianto Karokaro, Ketua Sekber Pembangunan Langkat Rahmad Rinaldi dan kalangan masyarakat yang bermukim di garis pantai Kabupaten Langkat.

“Kami amat berharap adinda Risman dan adinda Rinaldi dapat memberi ruh pergerakan pada posko yang kita dirikan ini. Begitupula dengan generasi-generasi muda bumi putra yang berhimpun di Serikat Boemi Poetera dan Sekber Pembangunan Langkat. Alhamdulillah, saudara-saudara bumi putra yang berkehidupan di kawasan pantai telah bertekad bangkit menghentikan alihfungsi lahan mangrove, jaga semangat ini,” tegas Rasyid dalam amanatnya saat peresmian.

Sementara itu Risman mengaku akan menggerakkan segenap potensi untuk melawan ketidakadilan yang dirasakan kaum bumi putra. Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyerahkan berkas berisikan fakta temuan mengenai kasus alihfungsi lahan mangrove dan luncuran Program Keluarga Harapan (PKH) di Langkat.

“Mengenai alihfungsi lahan mangrove, pada berkas tersebut ada fakta-fakta terbaru yang kami peroleh di lapangan. Mengenai PKH, juga detail kami ungkap mengenai proses rekrutmen pendamping yang menyalahi aturan. Selain prosesnya tidak transparan, kami menemukan ada pendamping yang terlibat partai politik dan memangku jabatan lain. Jelas ini melanggar aturan dan karenanya kami khawatir program PKH ke depan akan menjadi ajang kepentingan,” ujar Risman didampingi Rinaldi, yang berharap perjuangan warga Langkat bisa segera menjadi pembahasan tingkat nasional lewat tangan Abdullah Rasyid.

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

© Copyright 2018 Aksi.co