Penundaan penyaluran dana alokasi umum berdampak pada berkurangnya keuntungan pengusaha yang mengerjakan proyek pemerintah daerah. Soalnya, pengusaha harus menanggung beban bunga bank yang membengkak akibat biaya proyek terlambat dibayar.
Para pengusaha dan Pemerintah Kabupaten Garut bertemu untuk membahas penundaan penyaluran DAU di Pendopo Kabupaten Garut, Rabu, 31 Agustus 2016. Dalam pertemuan itu, salah seorang pengusaha, Yoyo mengatakan, selama DAU ditunda, bunga bank atas pinjaman modal pengerjaan proyek tetap berlaku. Semakin lama pengusaha membayar pinjaman bank, semakin besar pula bunganya.
“Bank tidak mau tahu DAU ditunda, bunga bank jalan terus. Makanya pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan perbankan terkait penundaan DAU,” katanya, Rabu, 31 Agustus 2016.
Pengusaha kecil seperti Yoyo meminjam uang ke bank untuk modal menjalankan proyek pemerintah daerah. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada kepastian waktu pembayaran pengerjaan proyek dari pemerintah daerah setelah penyaluran DAU ditunda.
Keuntungan Tergerus
Hal serupa diungkapkan seorang pengusaha yang hadir dalam pertemuan itu, Lalan Haiki. Ia mengatakan, keuntungan pengusaha dari pengerjakan proyek pemerintah daerah akan tergerus karena membengkaknya bunga bank. Dalam sebulan, bunga pinjaman modal sebesar 1,29%.
Lalan meminjam ke bank untuk modal pengerjaan proyek pemerintah daerah sebesar Rp 2 miliar. Ia mengerjakan dua proyek dari Pemkab Garut.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia wilayah Kabupaten Garut Deden Sofyan meminta Pemkab Garut memerhatikan beban pengusaha ke perbankan yang akan membengkak karena penundaan penyaluran DAU. Apalagi, nilai bunga bank saat ini tidak kecil. “Bunga bank sekarang dua dijit. Nilai pinjaman akan membengkak karena pelunasan pinjaman tertunda. Makanya pemda perlu berkomunikasi dengan bank,” katanya.
