Username

Password

Remember me

Register

Recover password

DPRD Sukabumi Desak GDN di PNS Kembali Digiatkan

DPRD Sukabumi Desak GDN di PNS Kembali Digiatkan - Aksi.co

Penulis Aksi | Tuesday 31 January 2017

DPRD Sukabumi Desak GDN di PNS Kembali DigiatkanDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi mendesak agar Gerakan Disiplin Nasional (GDN) bagi kalangan pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Sukabumi kembali digiatkan. Desakan dikemukan para anggota dewan, pasca salah seorang oknum PNS di Kecamatan Lembursitu ditangkap Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). DHY ditangkap dalam serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) karena melakukan upaya pungli dalam proses pembuatan KTP.

“GDN meruapakan salah satu cara untuk menekan tindak-tanduk tidak terpuji yang dilakukan para PNS. Apalagi keberadaan gerakan tersebut menyangkut pembinaan dan pengawasan. GDN diharapkan dapat menekan terjadinya tindakan indisipliner di kalangan PNS,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Sukabumi, Faisal Anwar Bagindo.

Faisal mengatakan, memberikan apresiasi langkah tegas yang dilakukan Tim Saber Pungli. Langkah sigap diharapkan terus berlanjutr hingga mampu meminimalisasi tindakan serupa yang dilakukan oknum PNS. “Kita apresiasi kinerja Tim Saber Pungli. Ini artinya bisa menjadi semacam terapi kejut bagi siapapun. Khususnya, bagi kalangan PNS, agar bekerja sesuai koridor dalam rangka melayani masyarakat,” katanya.

Hanya saja, kata Faisal, keberadaan Tim Saber Pungli bukan hanya menindak secara refresif. Tapi harus bisa juga melakukan tindakan persuasif sehingga tindakan tidak terpuji tidak terus berlanjut. “Terlepas besar atau kecilnya nilai uang yang dijadikan barang bukti, mestinya harus ada juga proses pembinaan. Tidak hanya bagi kalangan PNS saja, tapi juga kepada masyarakat agar jangan membudayakan memberikan uang pelicin saat mengurus sesuatu,” katanya.

Ketua DPRD Kota Sukabumi, Yunus Suhandi sangat menyesalkan terjadinya dugaan pungli yang melibatkan oknum PNS. Dewan mendesak agar Pemkot Sukabumi untuk segera menindaklanjuti dan melakukan pengawasan kinerja seluruh PNS secara ketat. “Kami berharap tindak serupa tidak lagi terulang,” katanya,

Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz, mengancam tidak hanya akan menindak tegas secara administrasi PNS yang lalai dan lambat melayani masyarakat, tapi merekomendasi pemecatan oknum PNS di lingkungan Pemkot Sukabumi yang terbukti kedapatan tengah melakukan pungli. “Kami tidak segan-segan memindanakan oknum PNS yang terbukti pungli. Apalagi melakukan tindakan korupsi,” katanya.

Muraz mengimbau para pejabat agar menghindari praktik pungutan liar. Tindakan pidana yang dapat diproses secara hukum. Termasuk diminta tidak menambah pungutan yang ada di dalam aturan. Muraz mengatakan, untuk menghindari pungli dan gratifikasi, para PNS juga diminta untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat tanpa membedakan asal usul agama, suku maupun partai. “Selama ini pelayanan publik sudah cukup baik dan berprestasi tinggal mempertahankan dan meningkatkan,” katanya.***

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply