Setelah 11 Tahun Akhirnya Kabupaten Bogor Raih WTP

Setelah 11 Tahun Akhirnya Kabupaten Bogor Raih WTPKetua DPRD Kabupaten Bogor, Jaro Ade, menyambut positif opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPL) yang diberikan kepada pemerintah kabupaten Bogor. Opini ini menjadi kado istimewa untuk merayakan hari jadi ke-534 Kabupaten Bogor.

“Bertepatan dengan hari jadi ke-534 tahun maka opini ini menjadi kado paling istimewa bagi seluruh warga Kabupaten Bogor. Ini merupakan opini pertama dari BPK yang didapat Kabupaten Bogor,” kata Ade di Bogor, Senin 6 Juni 2016.

Status WTP ini didapat setelah BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan di kantor perwakilan BPK Jawa Barat. Opini WTP tersebut diberikan kepada 11 kabupaten kota di Jawa Barat. Sementara Kabupaten Bogor dan Purwakarta tercatat baru kali pertama menerima pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

”DPRD Babupaten Bogor menyampaikan selamat atas raihan opini LHP WTP, sekaligus berpesan supaya sekuat tenaga dipertahankan bahkan kita memotivasi Pemda agar lebih meningkat lagi kualitas penataan keuangan daerah sesuai tata aturan yang berlaku,” kata Jaro Ade.

Dalam acara tersebut, hadir di antaranya Bupati Bogor Hj Nurhayanti dan Ketua DPRD Kab. Bogor Jaro Ade yang didampingi oleh Wakil Ketua H Iwan Setiawan.

Ketua DPRD Jaro Ade tampak merasa haru sekaligus bangga. Betapa tidak, sudah 11 tahun Kabupaten Bogor mendambakan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan. Sehingga Jero mengharapkan Bupati Bogor untuk dapat mempertahankan opini WTP tersebut.

Selain Bogor, kabupaten/kota lainnya juga mendapatkan opini WTP untuk pertama kali, yakni Kabupaten Purwakarta.

Jaro ade mengharapkan, pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) seiring dengan penerapan sistem pengelolaan keuangan secara akrual, mulai TA 2015.

“DPRD Kabupaten Bogor menyampaikan selamat atas raihan opini LHP WTP, sekaligus berpesan sekuat tenaga dipertahankan, bahkan kita memotivasi Pemda agar lebih meningkat lagi kualitas penataan keuangan daerah sesuai tata aturan yang berlaku,” kata Jaro Ade.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *