Terkait penerimaan pajak dari wajib pajak (WP) di tubuh Pemkot Bandung, pihak dinas terkait seharusnya tidak mengubah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing bidang karena sudah baku. Hal itu dikatakan pengurus LSM Monitoring Community, Kandar Karnawan, di Bandung, Selasa (30/6).
“Peralihan yang dimaksud adalah pemasukan dari WP yang tadinya dikelola oleh koordinator, sekarang oleh Tim Wasrik (pengawasan dan pemeriksaan). Offsetnya tim wasrik ini melakukan pemeriksaan dengan sangat arogan dan tidak menghasilkan pemasukan yang maksimal sehingga menjadi bahan olok,” ungkap Kandar.
Akibatnya, lanjut dia, pola pengelolaan WP yang saat ini dipakai tidak menguntungkan karena hanya mengedepankan wasrik. Kalaupun pihak Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) menginginkan adanya peningkatan, sebaiknya dengan cara tepat yang diiringi dengan cara pendekatan dengan WP.
“Karena ada dua hal masukan yang didapat, yakni dengan Office Assesmen pendapatan baku dan Self Assesmen pendapatan yang bisa naik dan turun,” jelasnya.
Saat dikonfirmasi, pihak Disyanjak Kota Bandung melalu Kabid Pengendalian, Apep Insan Parid mengatakan, Wasrik ini sesungguhnya memang dilibatkan sejak dulu, meski dianggap tidak ada.
“Dulu wasrik itu dianggap tidak ada. Kalau sekarang justru dituntut target. Sehingga wasrik dilibatkan,” ungkap Apep, di ruang kerjanya.
Apep menjelaskan, total WP yang ada saat ini sekitar 2.500. dari jumlah itu, WP yang dipantau sejak Januari hingga Juni 2015 sebanyak 192.
“Target kita di empat mata pajak, yakni pajak hiburan, restoran, hotel, dan parker. Target minimal tahun ini 600 WP atau sebsar 25 persen,” jelasnya.
Ia menjelaskan, tugas tim Wasrik sendiri tidak hanya dalam hal pemeriksaan, tetapi juga pada penindakan jika ditemukan WP yang mengemplang pajak.
“Bahkkan dilanjut dengan penyegelan. Untuk penyegelan kita akan kerjasama dengan Satpol PP,” tegasnya.
