Username

Password

Remember me

Register

Recover password

Tolak Permintaan UE, Erdogan Tak Mau Ubah Kebijakan Antiteror

Tolak Permintaan UE, Erdogan Tak Mau Ubah Kebijakan Antiteror - Aksi.co

Penulis Aksi | Sunday 8 May 2016

Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdoga (620 x 350)Presiden esiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, bersikap dingin terhadap hubungan dengan Eropa, utamanya setelah Uni Eropa menyarankan agar Turki mengubah kebijakan antiterornya sehingga sesuai dengan persyaratan Uni Eropa.

Sikap dingin ini ditunjukkan Erdogan hanya beberapa hari setelah Perdana Menteri Ahmet Davutoglu berhasil membujuk Uni Eropa agar meminta negara-negara anggotanya memberikan bebas visa bagi warga Turki. Hal ini termasuk salah satu poin kesepakatan antara Turki dan Uni Eropa, dengan balasan Turki menampung imigran yang hendak ke Eropa.

Bahas Perubahan Konstitusi, Anggota Dewan Turki Baku Hantam
Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu Tanggalkan Jabatan
Dalam kesepakatan itu, Uni Eropa meminta Turki mengubah sejumlah undang-undang, termasuk hukum antiteror agar sesuai dengan standar Uni Eropa.

“Mereka yang meminta Turki untuk mengubah hukum [anti]terornya harus lebih dahulu menghapus tenda teroris yang didirikan di luar parlemen Uni Eropa,” kata Erdogan dalam pidato di hadapan pendukungnya di Matalya, Anatolia timur.

Pernyataan Erdogan itu merujuk kepada otoritas Belgia yang mengizinkan para pendukung Partai Pekerja Kurdistan (PKK) -partai yang dilarang di Turki- untuk meluncurkan aksi protes di luar gedung KTT Uni Eropa-Turki pada Maret lalu.

Bebas visa bagi warga Turki di negara-negara anggota Uni Eropa merupakan salah satu manfaat terbesar yang dapat dirasakan warga Turki dalam kesepakatan dengan Uni Eropa. Negosiasi itu merupakan hasil upaya Davutoglu, yang pekan ini menyatakan mundur dari jabatannya.

Mundurnya Davutoglu semakin memperkuat posisi Erdogan, yang kerap meluncurkan kritik terhadap Uni Eropa, dan mempersulit langkah Turki untuk mendapatkan keanggotaan Uni Eropa.

Agar kebijakan bebas visa bagi warga Turki diterapkan, Uni Eropa meminta Turki memenuhi lima dari 72 kriteria Uni Eropa yang diberlakukan di semua negara bebas visa, salah satunya adalah mempersempit definisi hukum terorisme.

Sejumlah kelompok pemerhati HAM menilai Turki mempergunakan kebijakan antiteror yang luas untuk membungkam perbedaan pendapat, termasuk menahan wartawan dan akademisi yang kerap mengkritik pemerintah.

Namun, Ankara menegaskan kebijakan itu sangat penting karena tingginya ancaman bentrokan dengan militan Kurdi di dalam negeri dan ancaman teror ISIS dari militan di Suriah dan Irak yang berdekatan dengan Turki.

Erdogan juga kerap menuduh Barat tidak memberikan dukungan yang cukup untuk Turki yang telah melindungi lebih dari 2,5 juta pengungsi Suriah sejak awal perang saudara meletus.

Erdogan juga geram dengan dukungan Barat terhadap pemberontak Kurdi yang membantu melawan ISIS di Suriah.

Turki merupakan anggota NATO dan bagian dari koalisi serangan udara pimpinan AS melawan ISIS. Namun, hingga kini Turki menilai para para pejuang Kurdi Suriah, yang didukung Washington, merupakan perpanjangan dari PKK, yang telah mengobarkan pemberontakan di Turki sejak 1984, dan menewaskan lebih dari 20 ribu orang.

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply