Username

Password

Remember me

Register

Recover password

KPK Susun Konsep agar Korupsi Swasta Masuk Tipikor

KPK Susun Konsep agar Korupsi Swasta Masuk Tipikor - Aksi.co

Penulis Aksi | Tuesday 30 May 2017

KPK Susun Konsep agar Korupsi Swasta Masuk TipikorKPK sedang menyusun konsep untuk merevisi UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar korupsi di sektor swasta juga diatur dalam UU itu.

“Korupsi sektor swasta ingin dimasukkan ke UU Pemberantasan Tipikor, kami sedang menyusun naskahnya dan akan diberikan ke pemerintah, kalau pemerintah setuju,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo, seusai memberikan ceramah di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta, Selasa.

Namun konsep revisi UU itu masih sedang dikerjakan dan baru akan diserahkan ke pemerintah beberapa bulan ke depan.

“Mungkin 2-3 bulan lagi diserahkan, sebenarnya UU itu akan bagus sekali, akan membentuk karakter bangsa,” kata Rahardjo.

Dalam UU Pemberantasan Tipikor saat ini baru diatur korupsi antara penyelenggara negara dan pihak swasta, tapi korupsi yang murni dilakukan pihak swasta dengan swasta lain belum diatur dalam UU itu.

Dalam pasal 20 UU Pemberantasan Tipikor pun baru mengatur, dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Dia pun mencontohkan sejumlah kasus korupsi yang dapat terjadi antara swasta dengan swasta.

“Ada pedagang ikan, supaya ikannya laku maka dia mengontak tukang masak di hotel tapi ternyata kualitas ikannya tidak sesuai dengan yang diinginkan,” katanya.

“Tapi tukang masak itu menyampaikan ke majikannya supaya memesan ke pedagang ikan itu saja, dalam perjalanannya tukang masak ikan mendapat sesuatu dari pedagang ikan, itu artinya suap. Sekecil apapun bisa masuk ke ranah UU Korupsi sektor swasta,” jelas Rahadjo.

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply