Username

Password

Remember me

Register

Recover password

GAPEKA Laporkan Kasus Dugaan Jual Beli Buku LKS

GAPEKA Laporkan Kasus Dugaan Jual Beli Buku LKS - Aksi.co

Penulis Mochammad Gungun | Tuesday 29 March 2016

GAPEKA Laporkan Kasus Dugaan Jual Beli Buku LKSSeperti yang diberitakan minggu lalu Tim Gapeka telah mensomasi ke 17 UPT Pendidikan Kabupaten Karanganyar serta tembusan kepada kepala Inspektorat Drs Sucahyo MM dan Bupati Karanganyar Bapak Drs H.Juliatmono,MM, juga sudah bertemu dengan Kabid Dikdas Drs.Ngadimin, namun dari semua hal di atas sepertinya ada pemufakatan untuk pembiaran terhadap temuan yang di laporkan oleh Tim Investigasi GAPEKA.

Gerakan Peduli Karanganyar (GAPEKA) menyayangkan tidak adanya upaya atau langkah langkah yang konsisten dari pihak Dinas Dispora Karanganyar, serta kepala Inspektorat perihal laporan dugaan tentang jual beli buku LKS yang di asumsikan sebagai buku pendamping serta adanya dugaan gratifikasi pengadaan buku LKS tersebut yang melibatkan sejumlah oknum PNS di K3S, UPT dan Kepala Sekolah.

Ketua Gerakan Peduli Karanganyar (GAPEKA), Ari Wibawa menegaskan, membawa temuan ini ke ranah hukum yaitu ke Mapolres Karanganyar dan Kejaksaan Negeri Karanganyar.

Mengacu kepada UU RI No 14 Th.2008 tentang keterbukaan informasi penyelenggaraan Negara dan UU RI No.31 Tahun 1999 dan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta UU Tipikor Pasal 5 dan 12 tentang gratifikasi pemberi dan penerima.

Dalam peraturan pemerintah (PP) nomer 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dalam pasal 181 di sebutkan pendidik dan tenaga kependidikan baik perorangan maupun kolektif di larang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar dan pakaian seragam di tingkat satuan pendidikan. ujar Ari Wibawa selaku ketua GAPEKA terhadap awak media belum lama ini.

Dan di karenakan hingga sampai berita ini diterbitkan belum ada langkah dan tindakan dari pejabat terkait mengenai laporan dugaan tindak pidana gratifikasi dan dugaan mark up harga buku LKS yg melebihi HET yang di laporkan sejak bulan februari 2016 hingga sekarang, maka Tim GAPEKA beserta tim Advokasi dalam waktu dekat akan membawa dugaan kasus pidana gratifikasi yang melibatkan Oknum PNS di Dinas Pendidikan ke ranah Hukum.

Ari Wibawa berharap pihak yang berwajib segera memanggil Kadis Dikpora Drs.Sutarno,M.Si sebagai pemangku Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar yang terkesan lambat dan belum adanya langkah pasti terhadap dugaan temuan kami dan serta mengadakan klarifikasi terhadap KUPT dan K3S di 17 Kecamatan di Kabupaten Karanganyar.

“Semoga di kedepan nya dunia pendidikan karanganyar bisa kondusif, bebas dari KKN serta mengedepankan Program Bupati Dan Presiden Republik Indonesia agar bisa menetaskan generasi yang mumpuni, tangguh, pintar, terdidik sehingga menjadi kebangaan Karanganyar khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya,” tandas Ari

Menjadikan karanganyar sebagai kabupaten yang mendengarkan keluhan warganya yang kurang mampu untuk membeli buku LKS sehingga mereka tidak terbebani secara keuangan dan dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun yg di canangkan pemerintah republik indonesia dan 12 tahun wajib belajar yang di canangkan Pemerintah Kabupaten Karanganyar di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Drs.H.Juliatmono,MM. Semoga karanganyar menjadi kabupaten yang tenteram berwibawa adil dan makmur serta bersih dari praktik KKN. Tegas Ari Wibawa Ketua Gerakan Peduli Karanganyar (GAPEKA).

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply