Username

Password

Remember me

Register

Recover password

Masyarakat Endus ada Indikasi KKN dan Jual-Beli Jabatan di Pemkab Konsel

Masyarakat Endus ada Indikasi KKN dan Jual-Beli Jabatan di Pemkab Konsel - Aksi.co

Penulis Aksi | Monday 23 January 2017

Masyarakat Endus ada Indikasi KKN dan Jual-Beli Jabatan di Pemkab KonselDi tahun 2016, kado yang cukup mengejutkan bagi pemerintah khususnya pemerintah pusat dikepemimpinan Jokowi-JK. Pasalnya, Program NAWA CITA Pemerintahan Jokowi-JK kembali tercoreng dengan ulah oknum-oknum yang ingin memperkaya diri dengan modus uang syukuran dalam hal ini jual beli jabatan yang menyeret beberapa kepala daerah seperti Bupati Subang pada April, Bupati Banyuasin pada September, Wali Kota Cimahi pada Desember, dan kini Bupati Klaten pada Desember kembali tertangkap tangan OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jelas, kepala daerah telah mencoreng NAWACITA dan mengabaikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dimana pemerintah pusat sedang gencar-gencarnya membangun tetapi ada saja yang menciderainya.

Tidak sampai disitu, berbagai elemen masyarakat pun mulai ikut berpartisipasi dalam menjaga program-program pemerintah dengan mengawasi jalannya roda organisasi disetiap sudut daerah.

Seperti yang telah dilakukan Aliansi Masyarakat Konsel Menggugat, sekelompok masyarakat Konsel melakukan aksi-aksi monitoring terhadap pemerintah daerah agar terhindar dari indikasi-indikasi korupsi dan KKN yang memang sangat merugikan Negara dan merusak citra bangsa.

Dalam keterangan yang dihimpun, Pimpinan Aliansi Masyarakat Konsel Menggugat, Aswan Makaruru bersama masyarakat dan mahasiswa telah melakukan aksi unjuk rasa dalam menyuarakan aspirasi masyarakat terkait adanya rotasi Jabatan secara besar-besaran di lingkup Pemda Konawe Selatan yang terindikasi adanya KKN dan Jual-Beli Jabatan secara massif dan terstruktur.

“minggu kemarin pada senin 9/1/2017 kami sudah melakukan aksi nyata dengan unjuk rasa didepan kantor Bupati, ini adalah langkah kami yang melihat adanya indikasi KKN dan Jual-Beli Jabatan dilingkup Pemkab Konsel,” terangnya.

Dikatakan aswan, kami meminta kepada KPK dan KASN untuk segera menindak tegas dan periksa Bupati, Wakil Bupati serta Sekda Konsel beserta kroni-kroninya yang terindikasi KKN dan jual beli jabatan. “kami tidak mau di daerah kami ada koruptor, kami mau dilakukan secara transparan terkait adanya rotasi jabatan,” tegasnya.

“kami menjaga nama baik daerah kami, jangan sampai ada oknum pejabat yang menciderai daerah kami, kami tidak akan tinggal diam,” jelasnya.

Aswan menambahkan, aliansi masyarakan konsel menggugat akan terus mendesak pemerintah agar segera mengusut tuntas dan meriview kembali atas pelantikan ratusan pejabat di lingkup pemkab konawe selatan. Anehnya lagi, banyak putra daerah yang memang berkompeten yang sudah terbukti dan mengabdi tiba-tiba di Nonjobkan bahkan di pensiunkan yang tergantikan dan diisi oleh orang-orang dari daerah tetangga yang menjabat posisi strategis di pemerintahan.

Untuk itu, Aswan menegaskan akan terus mendorong KPK, KASN dan Aparat Penegak Hukum lainnya untuk segera ambil tindakan. “saya berharap KPK, KASN dan Aparat Penegak Hukum segera ambil tindakan, ini jelas ada unsur KKN dan Jual beli jabatan,” pungkasnya.***

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply