Username

Password

Remember me

Register

Recover password

Saksi Kasus Korupsi PT Pos Bantah Keterangan di BAP

Saksi Kasus Korupsi PT Pos Bantah Keterangan di BAP - Aksi.co

Penulis Aksi | Wednesday 17 June 2015

Sidang Korupsi PT PosSidang perkara dugaan korupsi dalam pengadaan portabel data terminal (PDT) di PT Pos Indonesia yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Bandung diwarnai kejadian menarik dengan adanya saksi yang mengaku tertekan saat diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pengakuan tersebut membuat majelis hakim memutuskan menunda kesaksian yang bersangkutan dan memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan penyidik pada sidang selanjutnya.

Sidang yang berlangsung pada Rabu (17/6) menghadirkan lima saksi yang diajukan JPU, yaitu Linda Liando (Sales Manager PT Adhisakti Komputindo selaku salah satu peserta lelang), Antonius (Direktur PT ECS selaku importir PDT merk Intermec), Hoan Dedei (Presdir PT Noah Arkindo selagu agen penjual PDT Merck Intermec), Binkhort Arno Ludwig (General Manager PT Noah) dan Ricky Ridwan (anggota tim pemeriksa barang PT Pos Indonesia).

Pada sidang tersebut, majelis hakim mengajukan sejumlah pertanyaan kepada kelima saksi berdasarkan kapasitasnya masing-masing dan dicocokkan dengan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik kejaksaan. Namun, saksi Ricky Ridwan yang mendapat tugas untuk memeriksa PDT dari PT Datindo Infonet Prima (pemenang lelang) beberapa kali membantah keterangan yang tertulis di BAP saat diminta konfirmasinya oleh majelis hakim.

Rikcy bahkan sempat terdiam lama dan tidak menjawab pertanyaan majelis soal perbedaan keterangan yang disampaikan di persidangan dengan keterangan dalam BAP. “Ini jadi yang benar yang mana? mengapa anda tidak bisa jawab,” lontar Ketua Majelis Hakim Berton Sihotang.

Melihat respons Ricky yang hanya diam, majelis hakim kemudian menanyakan kondisi saat diperiksa oleh penyidik kejaksaan. “Ini kan BAP Anda tandatangani, tapi mengapa sekarang Anda tidak bisa jawab? Apakah saat diperiksa anda ditekan atau merasa tertekan sehingga Anda memberikan keterangan yang salah?” tanya Berton.

Ricky tidak menjawab secara jelas dan hanya mengangguk. Majelis hakim langsung meminta Ricky untuk duduk dan menenangkan diri. Majelis kemudian meminta Ricky untuk meninggalkan sidang karena menilai yang bersangkutan tidak lagi bisa mengikuti persidangan dengan kondisi seperti itu. Rencananya Ricky akan dipangggil lagi pada sidang berikutnya bersama dengan tim penyidik kejagung yang memeriksanya untuk dimintai keterangan.

Setelah memerintahkan Ricky untuk meninggalkan sidang, majelis hakim melanjutkan meminta keterangan dari saksi-saksi lainnya. Secara umum, keterangan para saksi yang dihadirkan JPU pada sidang tersebut justru menguntungkan para terdakwa.

Linda, selaku saksi yang mewakili peserta lelang yang kalah, mengaku bahwa tender pengadaan PDT di Pos Indonesia sudah dilakukan sebanyak empat kali, karena dalam tiga kali pelaksanaan lelang sebelumnya selalu gagal karena beberapa hal. Pada lelang terakhir, tercatat hanya Adhisakti dan Datindo yang lolos. Namun, Adhisakti kemudian mengundurkan diri karena merasa dari segi harga tidak kompetitif.

Sementara tiga saksi lainnya selaku importir dan agen penjual PDT merk Intermec menjelaskan bahwa Intermec merupakan produk original dan bukan rakitan. Intermec sendiri merupakan perusahaan berbasis di Amerika Serikat yang memiliki cabang di Singapura.

Pihak importir juga menyatakan Intermec sudah mendapat sertifikasi dari Kementrian Komunikasi dan Informasi sebagaimana disyaratkan dalam lelang pengadaan PDT di Pos Indonesia. Para saksi juga menyatakan tidak ada masalah dengan alat PDT tersebut, karena sudah sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dan juga sudah bisa dioperasikan sesuai kebutuhan Pos Indonesia. Intermec merupakan merk alat PDT yang diajukan oleh Datindo dalam lelang pengadaan PDT yang diadakan Pos Indonesia.

Dalam sidang tersebut, majelis hakim kembali mengingatkan agar jaksa penuntut maupun kuasa hukum terdakwa tidak memperlebar persoalan dan fokus pada poin-poin dalam dakwaan, yaitu terkait dengan produk yang disebut bukan original equipment anufacturer (OEM), daya tahan baterai tidak mencapai delapan jam, tidak ada GPS dalam alat PDT, capture warna hanya dapat menangkap satu warna, dan tidak ada logo Pos Indonesia pada alat PDT.

Menurut tim kuasa hukum Datindo dari Marthen Pongrekun & Associates, sejauh ini keterangan yang disampaikan oleh sekitar 25 saksi yang sudah dihadirkan di persidangan tidak menguatkan dakwaan tersebut. Seluruh saksi menyatakan bahwa alat PDT yang diadakan oleh Datindo adalah barang asli (original).

Terkait daya tahan baterai, beberapa saksi yang melakukan evaluasi di lapangan menerangkan bahwa setelah alat PDT dipakai selama 6 jam ternyata batere masih sisa sekitar 60%. Saksi juga menyebutkan di dalam alat PDT sudah tertanam GPS dan bisa difungsikan. Logo pos sudah terpasang di alat PDT dan mengenai letak sebenarnya tidak substansial karena tidak menggangu fungsi alat. Mengenai capture warna/perubahan warna, ternyata dalam alat PDT sudah ada fungsi yang sama yaitu adanya penanda suara. Para saksi juga mengungkapkan bahanna saat aanwijzing, spesifikasi capture warna diriadakankarena mengarah pada produk tertentu.[Elly]

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

© Copyright 2018 Aksi.co