Username

Password

Remember me

Register

Recover password

Geledah Kantor Gubernur Sumut, KPK Dalami Keterlibatan Gatot

Geledah Kantor Gubernur Sumut, KPK Dalami Keterlibatan Gatot - Aksi.co

Penulis Aksi | Sunday 12 July 2015

kpkKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan suap kepada tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Medan. Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan menggeledah kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Gatot Pudjo Nugroho kemarin Sabtu 11 Juni 2015 malam.

Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji mengatakan, penggeledahan itu dilakukan untuk mendalami siapa pun yang terlibat dalam dugaan suap putusan pengadilan, terkait perkara Dana Bansos dan Bantuan Daerah Bawahan Pemprov Sumut tahun anggaran 2012-2013.

“Geledah ini adalah dalam rangka tugas kami mendalami ‘penyertaan’ fakta hukum siapapun pihak-pihak terkait (termasuk Gubernur Sumut) atau yang memiliki keterkaitan dan bertanggung jawab atas kasus ini (apakah Pemberi Kuasa ataukah atasan pemberi Kuasa, ataukah juga penerima Kuasa kasus TUN ini),” tuturnya saat dikonfirmasi, Minggu (12/7/2015).

Pasalnya, menurut Indriyanto sangat tidak mungkin uang suap kepada tiga hakim serta satu panitera yang jumlahnya mencapai USD15.000 serta SGD5.000 itu, hanya dimiliki pengacara dari law firm OC Kaligis bernama M. Yagari Bhastara alias Gerry.

Pasalnya Gerry hanya-lah kuasa dalam gugatan ke PTUN terkait perkara itu. “Karena hanya berdasarkan logika saja sangat tidak mungkin uang suap ini berasal atau dimiliki oleh Gerry,” ungkapnya.

Namun, pakar hukum pidana itu belum mengetahui secara pasti kapan Gatot selaku Gubernur Sumut itu dimintai keterangannya, terkait perkara yang menyangkut anggaran dalam Pemprov yang dia pimpin ini. Menurut informasi yang dihimpun, gugatan Pemprov Sumut ke PTUN Medan atas nama Ahmad Fuad Lubis itu dibuat atas perintah Gatot.

“Kan masih mendalami ada tidaknya ‘penyertaan’ (dalam perkara tersebut). Jadi belum sampai pada tahap siapa-siapa yang akan meminta keterangan ke Gubernur,” tukasnya.

Diketahui, kasus ini terungkap setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Tim Satgas mengamankan Lima orang dalam operasi itu, yakni Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Tripeni Irianto Putro, dua orang koleganya, hakim Amir Fauzi dan hakim Dermawan Ginting, Panitera PTUN Medan Syamsir Yusfan, serta seorang advokat yang bekerja di kantor Kaligis & associates, M. Yagari Bhastara alias Gerry.

Pada saat mengamankan sejumlah pihak tersebut, tim Satgas juga menemukan uang USD15 ribu serta SGD5 ribu. Uang tersebut diduga terkait memuluskan gugatan Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut, Ahmad Fuad Lubis di PTUN Medan.

Gugatan ke PTUN berkaitan dengan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam melakukan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Daerah Bawahan Pemprov Sumut tahun anggaran 2012-2013.

Kejati Sumut diketahui pernah menerbitkan sprinlidik (Surat Perintah Penyelidikan) untuk mengusut perkara tersebut. Menurut informasi yang dihimpun, gugatan Pemprov Sumut ke PTUN Medan atas nama Ahmad Fuad Lubis itu dibuat atas perintah Gatot Pujo Nugroho, selaku Gubernur Sumatera Utara.

Gugatan itu disebut-sebut untuk menyelamatkan nasib Gatot yang diduga tersangkut kasus dugaan korupsi APBD Sumut, tahun 2011, 2012, dan 2013. Sejumlah pejabat Pemprov Sumut juga disinyalir terlibat dugaan korupsi tersebut.

Pada gugatan di PTUN tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kemudian menyewa jasa firma hukum OC Kaligis. Proses gugatannya, Pemprov Sumut kabarnya membutuhkan dana yang cukup banyak. Terutama dana untuk Hakim PTUN agar putusan gugatan berjalan mulus.

Pada akhirnya, Majelis Hakim PTUN Medan yang dipimpin Tripeni Irianto Putro kemudian mengabulkan gugatan Pemprov Sumut pada Selasa, 7 Juli 2015. Gugatan Pemprov Sumut dikabulkan Hakim PTUN Medan dengan Nomor: 25/G/2015/PTUN-Medan, yang diberikan kepada Kuasa Penggugat (Pemprov Sumut) OC Kaligis, Rico Pandeirot, Julius Irwansyah, Yagari Bhastara, Guntur, Anis Rifal, dan R Andika.

Usai tertangkap tangan, KPK menduga telah terjadi praktik suap kepada hakim dalam penanganan perkara di PTUN. Hakim Tripeni, Hakim Amir, Hakim Dermawan serta Syamsir Yusfan, disangka merupakan pihak penerima suap dalam perkara ini. Sementara yang diduga yang menjadi pihak pemberi adalah pengacara dari law firm OC Kaligis bernama Gerry.

Selaku pihak pemberi, Gerry diduga melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Ketua PTUN Medan, Tripeni Irianto Putro yang diduga sebagai pihak penerima suap, dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf c atau pasal 6 ayat 2 atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Untuk dua orang Hakim lainnya yakni hakim Amir Fauzi dan hakim Dermawan Ginting juga diduga sebagai pihak penerima, dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf c atau pasal 6 ayat 2 atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Panitera PTUN Medan, Syamsir Yusfan yang turut disangka sebagai pihak penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply