Putusan sidang perkara korupsi pengadaan mobil listrik atas nama terdakwa Dasep Ahmadi akan dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (10/3) siang ini.
Putusan perkara akan ditetapkan setelah seluruh rangkaian sidang kasus tersebut selesai dilakukan. Sebelum putusan ditetapkan, Dasep telah diberi kesempatan untuk memberi pledoi atas perbuatannya di hadapan hakim PN Jakarta Pusat, Senin (7/3) lalu.
Dasep telah mendapat tuntutan 12 tahun penjara atas perbuatannya oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung. Selain hukuman penjara, Dasep juga dituntut membayar uang denda lebih dari Rp28 miliar kepada negara atas korupsi yang sudah dilakukannya.
Menurut Jaksa pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Victor Antonius, saat melakukan korupsi pengadaan mobil listrik Dasep tidak bergerak sendiri. Ia melakukan tindak kejahatan tersebut bersama mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan.
Dahlan memegang peran penting karena ia yang memperkenalkan Dasep kepada tiga BUMN pengada mobil listrik kala itu. Jika tak ada rekomendasi dari Dahlan, maka proyek tersebut tak akan digarap Dasep yang saat ini telah berstatus terdakwa perkara mobil listrik.
“Apabila hakim memasukkan dalam putusan, mengakomodasi tuntutan jaksa, tentunya kita akan melihat nanti bahwa Dahlan Iskan terbukti bersama-sama dengan Dasep Ahmadi. Kami masih menunggu putusan pengadilan,” kata Victor.
Saat memperkenalkan Dasep kepada pejabat tinggi 3 BUMN pengada mobil listrik, Dahlan berkata bahwa sang terdakwa adalah satu-satunya orang yang bisa membuat mobil listrik di Indonesia. Pada tuntutan Dasep nama Dahlan disebut ikut berperan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan perekonomian negara atas proyek mobil listrik.
Dasep didakwa melakukan perbuatan korupsinya bersama Dahlan, dan rekan-rekannya yang lain kala proyek berjalan pada 2013 silam.
Dalam dakwaan yang sama, disebutkan juga bahwa Dahlan ikut merugikan negara bersama sang Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama hingga Rp28,9 miliar dalam proyek tersebut.
Rincian kerugian negara terdiri dari realisasi pembayaran yang diterima dari PT PGN sebanyak Rp9,03 miliar, PT BRI sebesar Rp8,08 miliar, dan dari PT Mitra Sejati yang selanjutnya diganti oleh PT Pertamina sebanyak Rp11,875 miliar.
