Username

Password

Remember me

Register

Recover password

Saksi Ahli: Perkara PDT Pos Indonesia Merupakan Ranah Perdata

Saksi Ahli: Perkara PDT Pos Indonesia Merupakan Ranah Perdata - Aksi.co

Penulis Aksi | Wednesday 9 September 2015

Saksi ahli aca sandjayaPerkara pengadaan portable data terminal (PDT) Pos Indonesia tidak seharusnya masuk ranah pidana korupsi. Seandainya ada pelanggaran dalam pengadaan PDT, kasus tersebut lebih tepat dibawa ke ranah perdata karena dasarnya bukan perbuatan melawan hukum, melainkan pelanggaran perjanjian atau wanprestasi.

Demikian disampaikan oleh saksi ahli Aca Sanjaya saat sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan PDT Pos Indonesia di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (7/9).

Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan PDT dengan terdakwa Budhi Setyawan (Senior Vice President Teknologi Informasi PT POS Indonesia), Budi Setiawan (Direktur Teknologi PT POS Indonesia), Muhajirin (Penanggungjawab Satgas Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Pengadaan PDT), Effendi Christina (Direktur PT Datindo Infonet Prima, rekanan penyedia jasa), dan Sukianti Hartanto (Marketing Manager PT Datindo Infonet Prima), jaksa penuntut umum (JPU) menjerat para terdakwa dengan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Menurut saksi ahli, yang pernah menjabat sebagai Ketua Muda Kamar Perdata Mahkamah Agung, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tidak bisa dikenakan dalam perkara PDT karena tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum. “Harus dibuktikan dulu, apakah terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum,” ujarnya.

Menurut Aca, hal yang dipersoalkan dalam perkara PDT adalah adanya ketidaksesuaian spesifikasi alat dan keterlambatan pengiriman barang. Hal ini lebih mengarah pada pelanggaran perjanjian atau kontrak.

“Penyimpangan terhadap kontrak adalah pelanggaran terhadap kontrak, bukan pelanggaran pidana, melainkan wanprestasi. Begitu juga soal keterlambatan, merupakan pelanggaran kontrak, bukan perbuatan melawan hukum. Melanggar janji adalah wanprestasi dan tidak bisa berubah menjadi perbuatan melawan hukum,” tuturnya.

Dia melanjutkan, beberapa hal yang bisa dikategorikan sebagai wanprestasi, yaitu tidak melaksanakan perjanjian seluruhnya, melaksanakan perjanjian hanya sebagian, melaksanakan tapi tidak sesuai dengan perjanjian (pelanggaran kontrak), atau adanaya keterlambatan dalam penyelesaian perjanjian. “Ketika terjadi pelanggaran dalam suatu perjanjian, perlakuannya harus disesuaikan dengan pasal atau klausul yang ada dalam perjanjian.” paparnya.

Terkait dengan dakwaan adanya kerugian negara, saksi ahli menilai hal itu tidak lepas dari risiko bisnis dan bukan sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Dia menyatakan, untuk perkara wanprestasi, sebenarnya bisa saja dikenakan denda sesuai perjanjian, perjanjian dibatalkan, dilakukan perdamaian, atau dibawa ke pengadilan perdata jika tidak dicapai kesepakatan penyelesaian sengketa.

“Dalam perkara PDT ini, masalahnya adalah pelanggaran terhadap janji, bukan perbuatan melawan hukum terhadap perundang-undangan yang formil. Perbuatan melawan hukum atau tindak pidana bisa terjadi kalau memang direksi atau pejabat Pos Indonesia melanggar AD/ART perusahaan. Tapi, selama tidak ada pelanggaran AD/ART, tidak ada perbuatan melawan hukum,” tandasnya.

Menurut Aca, jika penuntut ingin masuk ke ranah pidana, yang dipersoalkan adalah bagaimana proses ketika tender, apakah ada penyimpangan. “Penyidik bisa masuk ketika tahap pra perjanjian atau ketika tender. Sementara kalau sudah masuk tahap implementasi atau pelaksanaan perjanjian, itu sudah ranah perdata,” pungkasnya.

Seusai sidang, kuasa hukum terdakwa dari Pos Indonesia, Stefanus Gunawan mengamini keterangan saksi ahli. Menurut dia, dalam perkara PDT ini tidak ada perbuatan melawan hukum atau tindak pidana korupsi. Hampir semua saksi juga menyatakan tidak ada masalah dalam pengadaan PDT. “Jika ada pelanggaran dalam pengadaan PDT, seperti tadi disampaikan saksi ahli, dasarnya adalah pelanggaran perjanjian, bukan perbuatan melawan hukum,” ucapnya.

Keterangan saksi ahli juga menguatkan penjelasan pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy OS Hiariej pada persidangan sebelumnya. Eddy mengatakan, jika dalam sebuah pengadaan barang yang menggunakan keuangan negara lalu terdapat barang yang tidak sesuai spesifikasi, tidak selalu masuk ranah pidana, melainkan bisa masuk ranah perdata.

“UU Tipikor tidak selalu mengenai pidana melainkan juga perdata sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 UU Tipikor. Terkait perkara PDT ini, jika dalam kontrak terdapat klausul mengenai garansi, maka sebelum berakhirnya masa garansi tersebut, pekerjaan masih dianggap belum selesai. Jadi, jika terdapat barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi, pemberi kerja bisa meminta ganti,” tandasnya. (Elly Susanto)

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

© Copyright 2018 Aksi.co