Username

Password

Remember me

Register

Recover password

Saksi Ahli: Pengadaan PDT Sudah Memenuhi Syarat

Saksi Ahli: Pengadaan PDT Sudah Memenuhi Syarat - Aksi.co

Penulis Aksi | Thursday 6 August 2015

ahmad tri hanurantoPengadilan Tipikor Bandung pada Rabu (5/8) kembali menggelar sidang perkara dugaan korupsi dalam pengadaan portable data terminal (PDT) PT Pos Indonesia, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli di bidang teknologi informasi.

Ahmad Tri Hanuranto, saksi ahli dari Universitas Telkom menyatakan bahwa pengadaan PDT sudah memenuhi syarat dan tidak ada masalah karena berdasarkan pengujian alat PDT tersebut sudah bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional Pos Indonesia.
Dalam sidang tersebut, majelis hakim yang dipimpin Berton Sihotang kembali menanyakan hal-hal terkait dengan spesifikasi alat PDT yang menurut jaksa penuntut umum (JPU) tidak sesuai dengan yang diminta dalam kontrak. Mencakup soal daya tahan batere yang menurut JPU tidak mencapai delapan jam sebagaimana disyaratkan, tidak ada GPS embedded, tidak ada indikator warna dalam data capture, tidak ada logo pos di bagian depan alat PDT, dan PDT yang diadakan bukan produk not-OEM sebagaimana yang disyaratakan.

Saksi ahli, yang melakukan kajian terkait pengadaan PDT tersebut pada akhir 2014 menyatakan, tidak ada masalah terkait dengan spesifikasi alat PDT yang diadakan, yaitu Intermec SC40. Dalam persyaratan teknis, disebutkan waktu operasional batere minimum 8 jam atau minimum 3.7 V-4.000 mAH. Dia mengakui, Intermec SC40 menggunakan batere Li-ion 3.7 V, 1.430 mAH. Namun, ada surat jaminan dari prinsipal yang menyatakan batere dapat digunakan hingga delapan jam. Berdasarkan pengujian riil di lapangan, ternyata batere dapat digunakan lebih dari delapan 8 jam. Berdasarkan pengujian, lifetime batere berada di kisaran 16 jam 32 menit – 22 jam 22 menit.

“Perlu juga diperhatikan, dalam persyaratan spesifikasi alat, disebutkan waktu operasional batere minimum 8 jam atau 3.7 V-4.000 mAH. Berarti tidak harus dua-duanya, bisa dipilih batere yang mampu digunakan selama 8 jam atau batere berdaya 4.000 mAH. Dalam hal ini Pos Indonesia memilih batere yang 8 jam. Lagipula, antara waktu operasional batere delapan jam dengan daya batere 4.000 mAH ini tidak berkorelasi langsung. Sebab, lifetime batere itu tergantung dengan kondisi lingkungan dan cara pemakaian (usage),” papar Tri.

Dia melanjutkan, dalam alat PDT merk Intermec SC40 sudah tertanam GPS (embedded). Perangkat ini sudah bisa diimplementasikan. Tidak ada dokumen tender maupun kontrak yang mensyaratkan GPS harus terus bekerja secara real time. Sesuai kebutuhan di lapangan, pengaktifan GPS dilakukan berdasarkan ketentuan operasional (SOP), yaitu untuk mengetahui lokasi antaran, untuk mengurangi waktu tempuh dan memperoleh jarak terpendek. “Sesuai dengan kebutuhan tersebut, baterai Intermec CS40 sangat mencukupi,” tandas Tri.

Lebih lanjut dia menjelaskan, PDT yang digunakan memiliki fitur DO (delivery order), update status, kirim data, capture tanda tangan, capture foto dan capture data GPS. Untuk fungsi capture data, perangkat Intermec SC40 dilengkapi dengan indikator warna dan suara.

Mengenai persyaratan alat PDT yang diadakan harus berupa not-OEM (original equipment manufacturer), Tri mengatakan OEM adalah perusahaan industri yang membuat satu produk yang original. Produk itu kemudian dijual oleh distributor dan disebut not-OEM. “Dalam kasus PDT di PT Pos Indonesia, Intermec CS40 adalah produk not-OEM dari PT Datindo Infonet Prima (pemenang tender), sedangkan OEM nya adalah Intermec,” tuturnya.

Terkait dengan penempatan logo Pos Indonesia di bagian belakang, bukan di depan alat PDT, Tri juga mengatakan tidak ada pengaruhnya. Dia justru menilai logo tersebut lebih baik ditempatkan di belakang. “Kalau dipasang di depan, bukannya malah menggangu saat membaca monitor? Lagipula, logo tersebut kan seharusnya dilihat oleh customer, bukan petugas Pos. Kalau ditempatkan di depan, yang lihat bukan customer, tapi petugas Pos. Buat apa?” serunya.

Saat sidang majelis hakim juga menanyakan mengenai kewajaran harga PDT yang diadakan Pos Indonesia melalui lelang terbuka. Tri mengatakan, harga yang dibayarkan Pos Indonesia untuk mengadakan 1.725 unit sekitar Rp 9,47 miliar atau Rp 5,9 juta per unit (tanpa PPN). Harga yang dibayarkan Pos Indonesia tergolong murah, bahkan jika dibandingkan dengan produk PDT termurah yang ada di pasar. “Selain itu harga pembelian tersebut sudah termasuk aplikasi. Biasanya biaya aplikasi ini di luar alat. Jadi, bisa saya katakan harganya sangat murah,” ucapnya.

Sementara itu, kuasa hukum Pos Indonesia, Stefanus Gunawan mengatakan, sidang perkara PDT telah menghadirkan lebih dari 25 saksi, termasuk tiga saksi ahli. Seluruh saksi dihadirkan oleh JPU, sedangkan terdakwa baru meghadirkan satu saksi ahli. Namun, hampir seluruh saksi yang dihadirkan memberikan keterangan yang relatif meringankan terdakwa. “Bisa dilihat berdasarkan fakta persidangan, para saksi menyatakan tidak ada masalah dalam pengadaan PDT ini sebagaimana yang didakwakan JPU,” ujarnya.[Elly Susanto]

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

© Copyright 2018 Aksi.co