Username

Password

Remember me

Register

Recover password

KPK Harus Selamatkan Uang Negara 106,9 T di Kemen PUPR

KPK Harus Selamatkan Uang Negara 106,9 T di Kemen PUPR - Aksi.co

Penulis Aksi | Saturday 2 June 2018

KPK Harus Selamatkan Uang Negara 106,9 T di Kemen PUPRCenter for Budget Analysis mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka penyelidikan terhadap proyek pembangunan rumah susun yang berada di bawah tanggung jawab Satuan Nonvertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Aceh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

CBA menduga terdapat permainan kotor dalam proyek pembangunan rumah susun yang dikerjakan pihak kemen PUPR sejak tahun 2016 sampai sekarang “sedang berjalan”. Misalnya dalam tiga paket proyek di bawah ini:

  1. Pembangunan Rumah Susun 1, tahun anggaran 2018 pemenang PT. Riskaindo Jaya nilai kontrak Rp 12.838.700.000

  2. Pembangunan Rumah Susun 1, tahun anggaran 2017 dijalankan PT. Anda Maria nilai kontrak Rp21.423.770.000

  3. Pembangunan Rumah Susun 8 tahun anggaran 2018 dijalankan PT. Putra Nanggroe Aceh nilai kontrak Rp 8.768.180.000

Untuk ketiga proyek yang dijalankan Satuan Nonvertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Aceh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Total anggaran yang dihabiskan sebesar Rp43.030.650.000.

Catatan Center for Budget Analysis (CBA) untuk ketiga proyek ini saja ditemukan potensi kebocoran sebesar Rp4.205.539.000. Hal ini disebabkan nilai kontrak yang disepakati pihak Kemen PUPR dengan perusahaan sangat tidak normal “tidak sesuai harga standar”.

Selain nilai kontrak yang tidak wajar serta dugaan pemenang lelang sudah diatur oleh oknum kemen PUPR. Hingga saat ini 3 proyek di atas belum juga rampung dikerjakan, contohnya Pembangunan Rumah Susun 1, tahun anggaran 2017 dijalankan PT. Anda maria. Seharusnya proyek ini sudah selesai di bulan desember tahun 2017 namun faktanya malah mangkrak.

Selain proyek rumah susun yang dilaksanakan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Aceh Kemen PUPR. Kami menduga proyek-proyek rumah susun yang dilaksananakan di provinsi lain juga bermasalah dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Untuk itu, KPK harus segera bertindak agar membuka penyelidikan dan memanggil pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab menjalankan paket proyek rumah susun Kementerian PUPR. Jangan sampai Kementerian PUPR yang mendapat porsi paling gede dari APBN 2018 yakni sebesar Rp 106,9 triliun malah dijadikan lumbung oleh oknum tidak bertanggung jawab guna mendulang uang haram.

 

Penulis Jajang Nurjaman Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA)

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply