Username

Password

Remember me

Register

Recover password

Korupsi BLBI, Kerugian Negara Mencapai Rp3,7 triliun

Korupsi BLBI, Kerugian Negara Mencapai Rp3,7 triliun - Aksi.co

Penulis Aksi | Tuesday 2 May 2017

Korupsi BLBI, Kerugian Negara Mencapai Rp3,7 triliunMantan Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli menjalani pemeriksaan dalam penyidikan perkara dengan tersangka Syafruddin Arsyad Tumenggung di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat menjabat sebagai Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafrudin diduga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan perekonomian negara dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI pada 2004.

Penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) pembayaran Rp4,8 triliun menyebabkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp3,7 triliun.

BLBI adalah skema bantuan (pinjaman) Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas saat krisis moneter 1998. Skema tersebut dibuat berdasar perjanjian Indonesia dengan IMF.

Bank Indonesia sudah mengucurkan dana hingga lebih dari Rp144,5 triliun untuk 48 bank bermasalah agar dapat mengatasi krisis tersebut.

Namun, penggunaan pinjaman ternyata tidak sesuai dengan ketentuan sehingga negara dinyatakan merugi hingga Rp138,4 triliun karena dana yang dipinjamkan tidak dikembalikan.

Terkait dengan dugaan penyimpangan dana tersebut, sejumlah debitur diproses secara hukum oleh Kejaksaan Agung. Namun kejaksaan kemudian mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kepada para debitur dengan dasar SKL yang diterbitkan oleh BPPN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS).

Instruksi Presiden itu dikeluarkan saat kepemimpinan Presiden Megawati, yang juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Berdasar Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

Dalam penyelidikan kasus ini, KPK antara lain sudah memeriksa sejumlah pejabat pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004, yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2001-2004 Laksamana Sukardi, dan Kepala BPPN I Putu Gede Ary Suta.

KPK juga memeriksa Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004 Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000- 2001 Rizal Ramli, Menteri Keuangan 1998-1999 Bambang Subiyanto, Menko Perekonomian 1999-2000 dan Kepala Bappenas 2001-2004 Kwik Kian Gie.

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply