Username

Password

Remember me

Register

Recover password

Pemikiran Hukum Ideal bagi Penanganan Terorisme Indonesia

Pemikiran Hukum Ideal bagi Penanganan Terorisme Indonesia - Aksi.co

Penulis Aksi | Tuesday 26 July 2016

Pemikiran Hukum Ideal bagi Penangan Terorisme IndonesiaRealistis dan Independensi Peranan TNI Dihadapkan pada Kepentingan Nasional

Bagi negara demokratis tindak terorisme akan selalu diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu penangangan teroris terutama yang terjadi di dalam negeri dilakukan oleh unsur non militer seperti kepolisian yang dibantu departemen terkait. Demikian pula di Indonesia dalam penanganan terorisme, yang diatur berdasarkan UU No 16/2003 tentang penanggulangan tindak pidana terorisme, maka lembaga yang dianggap berwenang menangani hal ini adalah Polri.

Kita tahu bahwa karena terorisme tidak hanya menimbulkan korban sipil tidak berdosa saja, juga tidak melulu membawa dampak korban sipil yang tidak berdosa saja, tetapi juga memungkinkan keamanan nasional menjadi taruhannya. Maka dari itu banyak negara yang menyertakan militernya untuk berperan aktif dalam penanggulangan terorisme.

Bila terorisme sudah diperkirakan mengancam keamanan negara maka perlua adanya tindak yang bersifat antisipasi, sehingga beberapa negara memandang perlu untuk membentuk satuan anti teror yang fleksibel yang berbasiskan militer atau kepolisian yang mempunyai kemampuan seperti dimiliki militer yang biasa disebut sebagai paramiliter.

Dari uraian diatas maka berbagai Rancangan Undang Undang bagi penanganan Terorisme di Indonesia, selalu mendapat tantangan dari pihak kepolisian. Seperti yang ditulis beberapa media saat ini dimana Kapolri menyatakan ketidak setujuannya apabila TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme.

Karena dipandang kehadiran TNI dalam penanganan terorisme tidak sejalan dengan pemikiran bagi negara demkratis seperti Indonesia.
Sebenarnya pemikiran itu tidak boleh terjadi bila Polri memandang permalasahan teroris di Indonesia dihadapkan dengan kondisi wilayah, kultur, dan komponen politik serta sikap kedaerahan tentu akan berpikir lain. Tidak seperti halnya kepolisian di Indonesia kemudian disamakan dengan kepolisian Amerika, Inggris, atau Perancis. Namun akan berpikir tentang penanganan teroris yang ideal bagi kelangsungan hidup bangsa dan kepentingan bangsa Indonesia.

TNI dan Polri Berbeda

Militer dan kepolisian di manapun di dunia diciptakan berbeda doktrinnya. Dua doktrin yang berbeda yang dimiliki oleh TNI-Polri bila dijadikan satu untuk menangani kasus terorisme akan mempunyai kelemahan. Kemudian dimana kelemahannya?. Militer adalah instrumen kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara dan diberi otoritas bagi penggunaan senjata untuk mempertahankan negara dari serangan militer negara lain. Ini adalah hakekat universal, dalam perkembangan dan kondisi tertemtu militer digunakan bukan melulu untuk mengatasi agresi militer negara lain. Mengatasi bencana dan penanggulangan terorisme adalah bagian dari tugas yang juga umum dilakukan militer dimanapun di dunia.

Sedangkan kepolisian didefinisikan sebagai institusi penegakan hukum, melindungi masyarakat di dalamnya serta menciptakan ketertiban. Namun, juga dipersenjatai, tapi jelas senjata ini adalah dalam rangka menegakkan hukum itu sendiri, bukan untuk membunuh bagi mereka yang melakukan tindak pidana atau criminal termasuk Terorisme.

Negara Lain Juga Punya

Tidak hanya Indonesia yang memiliki pasukan atau satuan anti teror. Negara lain juga memiliki seperti Perancis memiliki Groupe d’Internvention de la Gendarmerie Nationale atau GIGN dan Jerman dengan Grenzschulzgruppe atau GSG-9. GIGN meski dalam struktur organisasinya dibawah militer, tetapi dalam beroperasi menggunakan aturan pada umumnya kepolisian. Sedangkan GSG-9 jelas satuan ini berada di bawa kepolisian federal Jerman.

Inggris menggunakan militernya seperti SAS atau Special Air Service untuk menangani terorisme, tetapi tidak berdiri sendiri namun ‘in conjunction with‘ pihak kepolisian. Tampak disini institusi non-militer, atau tidak purely military yang digerakkan duluan untuk penanggulangan teror yang terjadi.

Penanganan terorisme dalam negeri di USA juga tidak langsung di serahkan militer, tetapi di era kini lebih ke Homeland Security dan dinas federal FBI karena sudah mempunyai unit anti teror. Sedangkan militernya dikerahkan di luar negeri untuk menggebuk teroris. Namun dalam kondisi tertentu militer juga dapat digerakkan untuk menangani terorisme di dalam negeri. dikarenakan militer mempunyai alat, skill dan personel yang lebih lengkap dibanding institusi lain.

Pemikiran Ideal bagi Tindakan Terorisme

Dihadapkan dengan doktrin demikian maka penggerakan satuan penanggulangan teror TNI adalah apabila derajat ancamannya sudah sedemikian sangat membahayakan keamanan nasional secara umum. Oleh karena itu kelompok teroris yang melakukan perlawanan dipastikan berakhir dengan kematian. Sebaliknya satuan anti teror milik Polri diharapkan lebih ditujukan untuk melumpuhkan daripada mematikan personil teroris.

Semua satuan penanggulangan teror baik milik TNI maupun Polri mempunyai level yang sama dalam melakukan tugasnya. Tidak perlu ada mekanisme penyerahan kewenangan penindakan dari kepolisian ke militer. Latihan di masa lalu tiap satuan anti teror TNI dan Polri di beri sasaran masing masing. Bila satuan selesai melaksanakan tugasnya yang ditandai dengan terbunuh dan tertangkapnya teroris maka hasilnya dilaporkan ke komando yang lebih tinggi dalam struktur manajemen krisis.

Namun dalam pelaksanaan kegiatan penanangan tetap didasarkan pada kapasitas kepolisian yang memang dipandang tidak bisa mengatasi situasi yang terjadi. Dan tingkatan kemampuan militer memiliki level yang lebih tinggi dari kepolisian dalam konteks kemampuan penindakan terorisme, akan tetapi kepolisian berdasar UU lebih berwenang.

Setelah militer melakukan penindakan kemudian menyerahkan kewenangannya kepada kepolisian. Mekanisme ini sejalan dengan UU No 16/2003 tentang penanggulangan tindak pidana terorisme yang memberikan kewenangan Polri dalam upaya penanggulangan terorisme di tanah air. Mekanisme ini sekaligus menampakkan bahwa kemampuan penindakan terorisme TNI mempunyai derajat yang lebih tinggi dibanding satuan milik Polri.

Perlu ada inovasi. Peranan TNI-Polri sekarang ini memberi peluang untuk adanya gerakan masa di dalam kehidupan masyarakat yang sewaktu waktu dapat menimbulkan situasi yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Tetapi TNI-Polri tidak memiliki kewenangan untuk bertindak. Mengapa?. Karena Polri hanya diberi wewenang untuk menindak dan menangani tindak kejahatan dan kriminal setelah ada bukti, sedangkan TNI tidak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan yang bersifat antisipasif untuk mencegah dan menghambat tindak kriminal tersebut terlebih tindak kriminal dalam skala besar sebagaimana yang dilakukan terorisme.

Seharusnya bila terorisme dihadapkan dengan adanya ancaman terhadap keamanan negara maka perlu adanya suatu kegiatan yang diarahkan untuk menghadapi ancaman tersebut. Kenapa ini bisa terjadi?. Karena adanya pemikiran yang mendominasi tentang peranan Polri disamakan dengan negara asing dan peranan TNI disamakan dengan perana militer negara asing. Mari belajar kita dari Amerika dan  negara Eropa sekalipun negara maju dengan peralan dan kemajuan teknologi yang canggih namun peraturan yang mereka buat memberi peluang adanya gerakan masa yang dapat melakukan tindakan tanpa ada sikap atau tindakan antisipasif sering menerima ancaman teror. Apakah Indonesia akan harus mengalami hal yang sama ?

Kondisi Peranan TNI-Polri saat Ini, Siapa yang Diuntungkan?

Sebelum kita berbicara siapa yang akan diuntungkan dalam peranan TNI-Polri untuk menangani terorisme kita harus mengenal lebih dulu sumber tindakan teror dan adanya terorisme. Hanya satu tujuan adanya dilakukan tindakan teror yakni menekan pemerintah agar memperhatikan kepentingan kelompok politik suatu komponen. Maka terror di Indonesia ada berbagai macam diantaranya teror berdasarkan mayoritas, RAS, dan kelemahan seseorang. Bila orang itu bersih dibuat supaya memiliki pelanggaran agar memiliki kelemahan, sehingga pada suatu saat orang lain dapat menekan atau mengancam agar bisa dikendalikan.

Dari semua model teror yang paling berbahaya adalah terorisme dengan metode bom bunuh diri. Tindakan ini memerlukan persiapan yang panjang dan jaringan organisasi yang luas serta melibat orang banyak. Maka sungguh ironis kalau tindakan teror hanya diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Maka dalam istilah yang popular di Indonesia ‘mana bisa negara indonesia aman kalau maling sandal dan terorisme diterjemahkan sama’ semoga penangan teror di Indonesia segera mendapat evaluasi terutama dari implementasinya.

Siapa yang diuntungkan?. Yang diuntungkan adalah mereka yang hobby dan senang menggunakan tindakan teror sebagai upaya dan metode untuk mencapai dan memperjuangkan politiknya, sedangkan yang lain adalah mereka yang berpikir PKI dan komunisme agar bisa eksis lagi dalam politik Indonesia, dan yang terakhir adalah negara luar yang menggunakan organisasi teror untuk menjaga kepentingan dan pengaruhnya. Dengan cara memberikan aturan dan konsep sesuai dan sejalan dengan upaya mereka untuk mengadu domba dan melemahkan integritas negara.

Mengapa PKI dan komunisme diuntungkan?. Peranan TNI–Polri sekarang ini akan member peluang bagi mereka yang menginkan legalitas PKI dan komunisme Indonesia. Dengan dalih HAM dan kebhinekaan serta reformasi kebebasan mereka berani menampilkan diri kembali. Padahal jelas Undan Undang mengatur dan menyatakan bahwa PKI dan komunis adalah partai dan ajaran terlarang. Dengan peranan TNI sekarang ini PKI dan komunisme mampu merubah status mereka yang semula mereka berbuat kriminal menjadi korban, kemudian yang menjadi korban bila tidak menghargai pendapatnya dikatakan tidak manusiawi dan tidak beradab sebagaimana yang tertulis dalam pancasila. PKI dan komunisme juga berupaya mengubah definisi kebhinekaan Indonesia dibidang idiologi seperti kebhinekaan dalam pancasila tetapi diubah menjadi pancasila dalam kebhinekaan. TNI–Polri menhadapi ini tidak akan mampu berbuat apa apa karena perbuatan ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan criminal. Tetapi bagi negara yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bagaimana tindakan pemikiran PKI dan komunisme tersebut?. Mari kita berpikir cerdas dan sejalan dengan koridor pancasila dan UUD 1945.

Kesimpulan

TNI sebagai the last resort dalam penanggulangan teror mengandung konsekwensi untuk dilengkapi dengan baik dan itu sudah memadai untuk saat ini. Untuk itu asumsinya adalah TNI sebagai kekuatan pamungkas manakala diperlukan harus bertindak harus berhasil dan tuntas. Oleh sebab itu tidak selayaknya dimasa sekarang ini masih ada yang berpikir kalau TNI tidak perlu diberi peran dalam upaya penanggulangan teror atau ada kekawatiran TNI akan membahayakan demokrasi. Anggapan ini seharusnya tidak ada karena satuan anti teror TNI juga dilengkapi dengan alat, tingkat ketrampilan, dan personel yang lebih baik .

Semoga saja para unsur pimpinan politik negarawan dan akademisi dapat berpikir yang realistis dan idealis bagi kepentingan bangsa Indonesia. Memadang yang lebih bahwa tindakan teroris tidak sekedar tindak pidana tetapi lebih dari itu, tetapi teroris di definiskian sebagai tindakan yang sudah mengancam dan mebahayakan keamanan Negara sehingga tindakan antisipasif dan kewaspadaan. Maka dari itu perlua adanya tindakan pencegahan dan pengawasan agar tindak terorisme tidak leluasa dan mudah dilakukan di Indonesia.

TNI-Polri harus ditempatkan satu level dalam penangana terorisme sedangakan perbedaan hanya pada skala penindakan yang dihadapkan pada ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional. Untuk itu perlua juga adanya suatu pengawasan dari lembaga pertahan untuk menyusun konsep penanganan terorisme yang didapkan pada kepentingan pertahanan nasional Indonesia.

Tak ada gading yang tak retak demikian tulisan ini tidak sempurna masih banyak kekurangannya sehingga masih memerlukan penambahan bagi penyempurnaannya. Penulis memberanikan diri menulis karena hanya karena didorong oleh rasa peduli akan kehidupan bangsa. Dan tulisan ini disusun hanya beradasarkan pada pemahaman sejarah dan pengalaman penulis dalam bertugas sebagai prajurit TNI.

NKRI HARGA MATI !!!
KERJASAMA TNI RAKYAT HARUS MENJADI LANDASAN UTAMA PENGABDIAN TNI POLRI DALAM SEJARAH NASIONALISME INDONESIA.

Oleh Eko Ismadi

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply