Pemerintah Belanda memberikan beasiswa StuNed kepada 19 staf Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mitra kerjanya untuk pelatihan “Community Development for Anti-Corruption through Promoting Local Governance and Public Participation”. Penyerahan beasiswa disampaikan secara resmi oleh Mervin Bakker, Direktur Nuffic Neso Indonesia kepada Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK di Jakarta pada hari Selasa (25/4), yang juga dihadiri oleh Lukas Rahmidin, Penasihat Kebijakan Senior Kedutaan Besar Belanda di Jakarta.
“Pelatihan ini penting untuk peningkatan kapasitas KPK, mengingat gerakan anti-korupsi menuntut keterlibatan dan partisipasi dari pemangku kepentingan terkait, yaitu pemerintah, sektor swasta dan publik yang bersinergi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” demikian disampaikan oleh Bimo Gunung Abdul Kadir, Sekretaris Jenderal KPK.
Dalam mengembangkan gerakan masyarakat bersih korupsi yang digawangi oleh KPK, ketiga pilar pemangku kepentingan ini diwakili oleh para peserta pelatihan yang tidak hanya para fungsional KPK, tetapi juga yang berasal dari Kantor Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, Indonesia Corruption Watch dan komunitas-komunitas yang sudah bekerjasama dengan KPK dalam membangun gerakan anti-korupsi di beberapa daerah seperti Bandung, Yogyakarta dan Bali.
“Diharapkan, sekembali dari pelatihan di Belanda, para peserta menerapkan metode community development anti-korupsi sesuai dengan karakteristik sosial budaya Indonesia, yang lebih luas, mandiri dan berkelanjutan,”demikian tambahnya.
Pelatihan yang akan dilaksanakan selama duabelashari,dari tanggal 8 sampai 23 Mei 2017, diselenggarakan oleh The Hague Academy for Local Governance, di kota Den Haag. Melalui pelatihan ini, peserta tidak hanya diajak pelatihan di kelas saja, tetapi juga diajak mengobservasi dan menganalisa penerapan program pembangunan masyarakat bersih korupsi. Kota Amsterdam dan Utrecht secara khusus akan dijadikan praktik terbaik.
Lukas Rahmidin dalam sambutannya menyatakan bahwa KPK merupakan institusi penting bagi pemerintah Belanda, dan topik pelatihan ini sangat relevan dengan kerjasama bilateral kedua negara. Ia juga mengucapkan selamat kepada para peserta terpilih yang telah melalui tahapan seleksi untuk kemudian berpartisipasi pada pelatihan tersebut.
Mervin Bakker mengutarakan bahwa Belanda termasuk negara dengan indeks persepsi korupsi yang baik. Selain itu, The Hague Academy for Local Governance memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan pelatihan ini mengingat pengalaman profesional dan akademis mereka di bidang anti korupsi. Kombinasi ini menjadikan Belanda sebagai pilihan tepat untuk program ini.
“Hasil pelatihan ini akan mendukung kerjasama bilateral Pemerintah Belanda dengan Indonesia di bidang keamanan dan penegakan hukum,” lanjutnya.
