Strategi Kebudayaan Menjadi Prioritas

Strategi Kebudayaan Menjadi PrioritasMenjelang Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemdikbud) pada 7-9 Desember 2018 di Jakarta, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan kebudayaan (Kemenko PMK) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Kebudayaan menaruh harapan besar agar kongres nanti benar-benar memprioritaskan rumusan strategi kebudayaan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pemajuan kebudayaan Indonesia.

“Merumuskan strategi kebudayaan yang tepat adalah prioritas dalam kongres nanti, selanjutnya strategi kebudayaan akan ditetapkan jadi Peraturan Presiden dan akan jadi rujukan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP),” Kata Nyoman Shuida, di Jakarta, Jumat (16/11)

Oleh sebab itu, segala bentuk draft rekomendasi yang juga berisi permasalahan pemajuan kebudayaan diharapkan sudah selesai tersusun dengan baik agar berjalannya kongres nanti efektif dalam merumuskan strategi kebudayaan.

Menurut Nyoman rumusan strategi kebudayaan nasional nanti akan berbentuk sebagaimana amanat UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yakni dalam bentuk dokumen yang berisi tentang arah pemajuan kebudayaan yang berlandaskan potensi, situasi dan kondisi kebudayaan nasional.

Terkait potensi Indonesia, Nyoman yakin potensi negeri ini tidak diragukan lagi. Karena kekayaan kebudayaannya, negeri ini pula pantas dinobatkan sebagai laboratorium antropologi terbesar di dunia. “Dengan status sebagai negara kepulauan terluas di dunia, dihuni lebih dari 300 suku bangsa dan sekitar 64 ribuan lebih peninggalan purbakala di Indonesia. Jadi, apa lagi yang kurang dari negeri ini?” imbuhnya.

Merubah potensi kebudayaan nasional agar jadi kekuatan nasional memang bukan pekerjaan mudah. Upaya pemajuan kebudayaan dalam bentuk perlindungan, pengembangan, Pemanfaatan dan pembinaaan kebudayaan nasional yang sesuai UU akan jadi pekerjaan yang besar bagi tiap pemegang kewenangan. Kerjasama kohesif dan intensif antara berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah dan pemangku kepentingan (stakeholder) didorong secara masif dan diarahkan sesuai strategi nasional yang akan diputuskan dalam kongres nanti.

Kongres tahun ini memang akan jadi yang istimewa, pasalnya sebagai forum perencanaan, KKI 2018 bertepatan dengan 100 tahun Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI), sedangkan KKI pertama, diselenggarakan pada tahun 1918 di Magelang, Jawa Tengah. Kongres ini pula merupakan puncak dari proses perencanaan secara berjenjang yang diawali dengan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Hasil KKI 2018 nanti adalah Strategi Kebudayaan: dokumen perencanaan pemajuan kebudayaan nasional dengan masa berlaku 20 tahun (RPJP) dan dapat diperbarui setiap 5 tahun (RPJM).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *