Bakamla RI Hadiri Round Table Discussion IK2MI

Bakamla RI Hadiri Round Table Discussion IK2MIBakamla RI menghadiri acara Round Table Discussion (RTD) bertajuk “ Siapa Penjaga Keamanan di Laut?” yang digelar Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI), di Ruang Antonov, Klub Eksekutif Persada Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (15/3/2018).

Selaku pembicara dalam diskusi publik tersebut antara lain Ketua IK2MI Laksdya TNI (Purn) Didik Heru Purnomo, Plt. Dirjen PSDKP KKP Ir Nilanto Perbowo, M.Sc dan Kepala Baharkam Polri Komjen Pol Moechgiyarto yang diwakili oleh Kepala Bagian Kerjasama Kombes Pol Triyono Wibowo.
Hadir dari Bakamla RI yaitu Direktur Operasi Laut Laksma TNI RAhmat Eko Rahardjo, S.T., M.Tr (Han), Kasubdit Monev Strategi Kolonel Kav Muhammad Irawadi, S.E., dan Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Operasi Udara Maritim Letkol Laut Asep Budiman, serta dihadiri pula oleh sejumlah peserta dari Kemenko Polhukam, Kemenko Maritim, BIN, Kejagung, Koarmabar, Ditpolair Baharkam Polri, Basarnas, Bea cukai, Sopsal, Dit. KPLP, SOPS TNI, dan Pokja Bakamla.

Acara ini sendiri diselenggarakan mengingat berbagai permasalahan yang terjadi di laut Indonesia. Dalam siaran pers yang diterbitkan IK2MI menyebutkan antara lain masih maraknya pencurian ikan di laut meskipun pemerintah dalam hal ini KKP telah bertindak tegas terhadap kapal-kapal ikan asing yang terbukti melakukan pencurian ikan, adanya insiden di laut antara aparat penegak hukum Indonesia dengan kapal Coast Guard RRT maupun Vietnam di Laut Natuna yang beberapa kali terjadi, serta maraknya barang-barang illegal seperti narkoba yang masuk melalui perairan Indonesia.

Tambahan pula, kondisi saat ini dimana Indonesia telah memproklamirkan diri sebagai Poros Maritim Dunia dan siap menjadi negara maritim besar namun keanggotaan di International Maritime Organisation (IMO) masih berkategori “C” sedangkan negara-negara lain sudah berkategori “B” atau “A”, yang mana hal ini disebabkan organisasi internasional tersebut melihat masih ada “perbuatan nakal” yang dilakukan oknum penegak hukum di laut yang mencoreng muka sendiri.

Oleh karena itu, hasil dari RTD ini nantinya disusun sebagai satu tulisan yang akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan masukan atau untuk mengambil kebijakan tentang siapa penjaga keamanan di laut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *