Username

Password

Remember me

Register

Recover password

DAU yang Paling Besar Dibekukan Kabupaten Bogor

DAU yang Paling Besar Dibekukan Kabupaten Bogor - Aksi.co

Penulis Aksi | Tuesday 23 August 2016

DAU yang Paling Besar Dibekukan Kabupaten BogorKeputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membekukan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) tahun ini dengan total Rp19,4 triliun dipastikan bakal mengganggu anggaran belanja sebanyak 169 pemerintah daerah. Pasalnya pembekuan pencairan DAU tersebut berlaku untuk jatah empat bulan mulai September sampai Desember 2016.

Lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU Tahun Anggaran 2016 menetapkan Kabupaten Bogor sebagai daerah yang paling besar dibekukan DAU-nya.

Alokasi DAU Kabupaten Bogor dalam satu bulan tercatat sebesar Rp86,81 Miliar. Sehingga jika DAU kabupaten dibekukan selama empat bulan, maka Pemerintah Kabupaten Bogor harus merelakan duit sebanyak Rp347,24 miliar tidak disetorkan ke kas daerah oleh pemerintah pusat tahun ini.

“Sebagian DAU yang ditunda penyalurannya dapat dicairkan kembali pada sisa tahun ini jika realisasi penerimaan negara mencukupi sekaligus tercatat sebagai kurang bayar pemerintah pusat ke daerah,” ujar Sri Mulyani, dikutip Selasa (23/8).

Berikut adalah 10 Kabupaten/Kota yang uangnya dibekukan oleh pemerintah pusat:

1. Kabupaten Bogor Rp347,24 miliar
2. Kabupaten Garut Rp327,48 miliar
3. Kota Bandung Rp302,8 miliar
4. Kabupaten Banyumas Rp253,2 miliar
5. Kabupaten Cilacap Rp250,68 miliar
6. Kabupaten Jember Rp247,68 miliar
7. Kabupaten Kediri Rp224,92 miliar
8. Kota Surabaya Rp223,32 miliar
9. Kabupaten Merauke Rp223,24 miliar
10. Kota Semarang Rp219,36 miliar

Sementara 10 Provinsi korban pembekuan DAU terbesar adalah:

1. Provinsi Jawa Timur Rp302,8 miliar
2. Provinsi Sumatera Utara Rp290,4 miliar
3. Provinsi Kalimantan Barat Rp270,4 miliar
4. Provinsi Nusa Tenggara Timur Rp242,08 miliar
5. Provinsi Lampung ` Rp239,28 miliar
6. Provinsi Kalimantan Tengah Rp234,44 miliar
7. Provinsi Sumatera Barat Rp228,48 miliar
8. Provinsi Jawa Barat Rp225,76 miliar
9. Provinsi Sulawesi Tenggara Rp217,36 miliar
10. Provinsi Sumatera Selatan Rp194 miliar.

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply