Username

Password

Remember me

Register

Recover password

FKP2B Cikarang Kecam Statmen Ketua DPRD Kabupaten Bekasi

FKP2B Cikarang Kecam Statmen Ketua DPRD Kabupaten Bekasi - Aksi.co

Penulis Aksi | Saturday 1 April 2017

Pedagang yang terhimpun dalam Forum Komunikasi Pasar Baru (FKP2B) Cikarang, kecam statmen Sunandar selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi. pada tanggal Jumat, 31 Maret di beberapa media online lokal Bekasi.

Seperti diketahui, Sunandar mengatakan bahwa, revitalisasi Pasar Baru Cikarang dengan mengunakan APBD Kab. Bekasi dirasa tidak mungkin karena menurutnya membutuhkan anggaran yang besar, (Jumat, 31 Maret).

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kab. Bekasi, setelah menerima desakan dari FKP2B Cikarang. Dengan melakukan Aksi menduduki gedung DPRD Kab. Bekasi berturut-turut beberapa hari yang lalu.

Yuli Sri Mulyati Ketua Umum FKP2B Cikarang, sesalkan statmen yang disampaikan oleh Sunandar. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) lebih dahulu mampu membangun Stadion Wibawa Mukti dengan mengunakan dana APBD yang lebih besar dari dana yang dikeluarkan untuk revitalisasi Pasar Baru Cikarang.

“Revitalisasi Pasar Baru Cikarang itu kan hanya Lima Ratus (500) Miliaran, Sunandar mengatakan enggak mampu. Sementara, Pemkab Bangun Stadion Wibawa Mukti dengan mengunakan APBD sebesar sebesar Tujuh Ratus (700) Miliar, mampu. Ini kan jelas sangat aneh,” ungkapnya.

Selain itu, Lanjut Yuli, stadion bukanlah suatu kebutuhan rakyat banyak. Berbeda dengan adanya Pasar di sebuah daerah yang jelas merupakan kebutuhan rakyat banyak.

Lebih jauh, Yuli mengatakan statmen yang keluar dari mulut Ketua DPRD Kab. Bekasi hanya sebagai alasan agar revitalisasi tetap pada sistem BOT (Build Operate Transfer) yang hanya akan menyengsarakan para pedagang.

Yuli menilai, pernyataan Sunandar sebagai Ketua DPRD Kab.Bekasi, sangat jelas menunjukan bahwa pemerintah kita tidak pernah memikirkan keselamatan hidup masyarakat Kab Bekasi khususnya dalam hal ini pedagang. Mereka hanya mementingkan kelompok pemodal saja.

Hal senada disampaikan oleh Rizki Irwansyah bagian dari keluarga FKP2B Cikarang menegaskan, agar seluruh jajaran pemerintahan Kab. Bekasi dalam memutuskan kebijakan selalu mengedepankan kepentingan umum dari kepengtingan kelompok. Desakan agar Tolak BOT untuk Revitalisasi Pasar Baru Cikarang merupakan kepentingan umum. Sementara BOT adalah Kepentingan Kelompok.

Lanjut Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, DPRD dirasa tidak perlu melakukan pembahasan draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pasar Baru Cikarang. Sebab, kepentingan dan kebutuhan orang banyak adalah hirarki tertinggi dalam mengambil keputusan.

Rizki yang juga Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ushuluddin dan Filsafat Cabang Ciputat menegaskan, bilamana kepentingan orang banyak seperti Tolak sistem BOT dan gunakan APBD untuk revitalisasi Pasar Baru Cikarang tidak gubris oleh Sunandar Ketua DPRD Kab. Bekasi maupun Mulyana Muctar sebagai Ketua Komisi II yang membidangi dinas perdagangan, maka lebih baik kalian mundur dari jabatan wakil rakyat tersebut.

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply