Username

Password

Remember me

Register

Recover password

Walikota Diminta Evaluasi Kinerja Disyanjak

Walikota Diminta Evaluasi Kinerja Disyanjak - Aksi.co

Penulis Aksi | Tuesday 30 June 2015

Walikota Diminta Evaluasi Kinerja DisyanjakAKSI. LSM Monitoring Community menilai target pencapaian pajak di Kota Bandung tidak tercapai maksimal karena lemahnya kinerja dinas terkait. Bahkan lembaga ini mengendus adanya “permainan” di tubuh Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung terkait pengelolaan pajak tersebut.

“Kami mendesak Walikota Bandung untuk mengevaluasi kinerja Disyanjak melalui BPK RI. Sampai sejauh mana Tim Wasrik (pengawasan dan pemeriksaan) di bawah Bidang Pengendalian bekerja dengan adanya pemindahtanganan dari koordinator ke TIM Pemeriksa atau wasrik,” ungkap pengurus LSM Monitoring Community, Kandar Karnawan, di Bandung, Selasa (30/0).

Menurutnya, sampai sejauh ini hasil kerja dari Pemeriksaan TIM Wasrik terhadap Wajib Pajak (WP) itu adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), yang dilakukan dari sejak Januari 2015 sampai Juni 2015 hanya  menghasilkan Rp 100 juta.

“Padahal potensi itu bisa menghasilkan miliaran rupiah. Masa dalam enam bulan hanya Rp 100 juta,” ucap Kandar.

Menurutnya, Disyanjak Kota Bandung masih memakai pola Self Assesmen atau menghitung sendri dalam pengelolaan uang pajak hasil pungutan dari wajib pajak. Dengan berlakuknya pola seperti itu, kebocoran uang pajak masih terbuka.

“Beda dengan memakai cara on line yang langsung diketahui secara terbuka oleh dinas. Padahal pola online bisa menekan potensi KKN dan permainan mark down. Dan pola ini pasti tidak mungkin mau diterapkan oleh jajaran dinas,” tegasnya.

“Jika kita evaluasi, real pendapatan wajib pajak yang dilaporkan paling tinggi hanya 600 persen saja. Peluang ini tentunya digunakan oleh oknum pegawai pajak untuk berkolusi. Pembuktiannya dapat dilakukan uji petik bersama agar tidak terjadi loss potensi,” katanya.

Namun tudingan itu dibantah oleh Kabid Pengendalian Disyanjak Kota Bandung, Apep Insan Parid. Menurutnya, pelaksanaan wasrik ini telah membuahkan hasil yang cukup signifikan.

“Sebenarnya wajib pajak yang diperiksa wasrik, belum tentu bersalah. Kenapa kami memeriksa WP, karena kita mau membiasakan kepada WP, kalau dulu insidentil (dadakan), kalau sekarang wajib,”tegas Apep.

Bahkan, lanjut dia, dari 192 WP yang sudah diperiksa,  penerimaan pajak mencapai angka sekitar Rp 19,955,644,814. Selisih angkanya pun cukup tinggi dibanding pemasukan tahun lalu, yakni sekitar Rp 8,751,873,264.

“SKPDKB yang sudah diperiksa, namun belum bayar sekitar Rp 591,736,601. Jadi saya membantah tudingan LSM di atas terkait pencapaian pajak yang tidak maksimal,” tegas Apep.

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply