Username

Password

Remember me

Register

Recover password

PPDB Kota Bandung Masih Sisakan Permasalahan

PPDB Kota Bandung Masih Sisakan Permasalahan - Aksi.co

Penulis Aksi | Wednesday 27 July 2016

PPDB Kota Bandung Masih Sisakan PermasalahanProses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Bandung ternyata masih menyisakan berbagai permasalahan. Hal ini diungkapkan oleh Forum Pengawas Independen PPDB dalam laporannya ke Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat (26/7).

Forum ini mengidentifikasi setidaknya 14 temuan yang terindikasi sebagai masalah atau pelanggaran selama proses PPDB berlangsung. Sebagian besar masalah atau pelanggaran tersebut terkait dengan penyaluran siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP), adanya siswa “titipan” dan lemahnya mekanisme pengaduan dan pengawasan.

Dalam dengan penyaluran siswa RMP, forum melihat proses penyaluran ini tidak disiapkan dengan baik. Forum mencatat, per 22 Juli lebih dari 500-an calon siswa RMP masih belum memiliki kepastian sekolah. Salah satu penyebabnya adalah tidak berjalannya koordinasi antara pihak Disdik dengan pihak pengelola sekolah swasta. Di lapangan masih ditemukan masyarakat yang melakukan pengaduan jalur non-akademik baik ke Dinas Pendidikan maupun DPRD Kota Bandung, namun penyelesaian pengaduan tersebut masih tidak jelas.

Tidak berjalannya koordinasi antara Disdik dan sekolah swasta juga terlihat dari masih adanya penolakan sekolah swasta terhadap calon peserta didik yang mendaftar sendiri. Berbagai hal dijadikan alasan penolakan ini dari mulai sekolah yang sudah penuh sampai pada tidak jelasnya mekanisme penanggungan biaya siswa oleh pemerintah.

Masalah penolakan ini dicoba diatasi oleh Disdik dengan menyediakan surat pengantar bagi calon siswa untuk mendaftar ke sekolah swasta tujuan. Sayangnya kebijakan ini tidak diumumkan dengan luas, sehingga penolakan masih terjadi. “Sampai dengan kemarin (25/7) kami masih mendapati beberapa orang tua siswa (RMP) ditolak untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta, surat pengantar dari Disdik ternyata tidak dipedulikan oleh pihak sekolah,” ungkap Rusdoyo salah satu anggota Forum Pengawas Independen.

Terkait dengan adanya dugaan siswa titipan, pihak Disdik ditenggarai telah melakukan berperan secara aktif dalam menyalurkan para siswa tersebut ke sekolah-sekolah. Eko Purwono, anggota Forum Pengawas Independen lainnya menduga bila siswa titipan ini tidak hanya terjadi di dua sekolah yang sudah mengaku, yaitu SMAN 9 dan SMAN 3. “Karena inisiasi penitipan ini datang dari pihak Disdik, kami menduga hal yang sama (titipan siswa) juga terjadi di sekolah-sekolah lainnya,” lanjut Eko. Walaupun pihak Disdik telah menyangkal memberikan instruksi tersebut, Forum Pengawas Independen tetap meminta agar pihak Ombudsman melakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap kasus ini.

Munculnya berbagai permasalah tersebut tidak terlepas dari tidak efektifnya sistem pengaduan dan pengawasan PPDB. Rendahnya kinerja tim pengaduan sangat dirasakan oleh masyarakat. Forum menerima pengaduan dan keluhan dari masyarakat terhadap kinerja tim pengaduan yang dibentuk Dinas Pendidikan. Selain piket tidak sesuai dengan jadwal penerimaan pengaduan, sebagian yang datang ke sana melihat bahwa tidak ada standar operasional dalam menerima pengaduan. Tidak mengherankan jika kemudian pendaftar juga memanfaatkan DPRD Kota Bandung dan komunitas pendidikan untuk mengadukan persoalan mereka, karena tim pengaduan dianggap tidak efektif.

Hary Santoni anggota tim Pengaduan lainnya, menduga bila tim pengaduan tidak dibekali SOP untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat oleh Disdik. Lebih lanjut, Forum Pengaduan Independen menemukan fakta bila tim pengaduan dan pengawasan versi Disdik tidak menjalankan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan sesuai Peraturan Walikota mengenai PPDB 2016. Fakta tersebut berupa tindakan sebagian anggota tim pengaduan yang berinisiatif membawa hasil temuan dan pelanggaran Perwal kepada lembaga lain diluar Disdik. Padahal Perwal dengan jelas menyatakan bila tim ini bekerja di bawah koordinasi Disdik.

Melihat berbagai masalah diatas, Forum berpendapat bila klaim Walikota yang menyatakan bila PPDB telah berlangsung dengan baik merupakan pernyataan yang terlalu dini. “Walikota sebaiknya secara terbuka menyatakan bahwa masih ada masalah dalam PPDB dan berupaya untuk memperbaikinya. Bukan menutupi semua masalah (PPDB) yang terjadi dengan statement bahwa PPDB telah berjalan dengan lancar,” tandas Hary Santoni.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

www.aksi.co @Copyright 2018