Bank Jabar (BJB) Syariah diduga lakukan penyelewengan pembiayaan kredit nasabah. BJB Syariah juga disinyalir melanggar Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) hingga kinerja bank milik pemerintah daerah Jawa Barat ini tidak maksimal.
“Kami akan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap BJB Syariah, ini terkait BMPK terhadap nasabah,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Jabar, Gatot Tjahyono di DPRD Jabar, Senin (27/7).
Gatot mengungkapkan dalam pemberian kredit terhadap nasabah BJB juga diduga ada penyimpangan. Seperti misalnya, pemberian kredit Rp 500 milyar kepada nasabah, padahal kemampuannya hanya Rp 400 milyar.
“Jelas pelanggaran, ini harus ditelusuri mungkin ada keterlibatan pihak lain,” papar Gatot.
Dikatakannya, saat ini Fraksi PDIP akan fokus menyoroti kinerja BUMD di Jabar. Menurutnya, masih banyak kinerja BUMD yang belum optimal.
“Kami akan terus mengkritisi dan mendorong agar kinerja BUMD lebih optimal demi kepentingan masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya.
