Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan mendorong kementerian lain untuk memangkas regulasi terkait dengan standarisasi dan sertifikasi. Sebab hal tersebut dianggap menjadi kendala bagi para inovator atau pengembang teknologi baru untuk bisa bekerjasama dengan industri.
“Kalau kita memiliki satu produk teknologi yang akan nanti digunakan oleh industri atau masyarakat ini banyak sekali hal yang harus dilakukan. Seperti sertifikasi dan standarisas. Nah di dalam itu ada regulasi yang membuat inovator ini terhambat,” kata Direktur Jenderal Penguatan Investasi Kemenristek Diktik, Jumain Appe, kepada wartawan di Aula Barat ITB, Kota Bandung, Senin (22/8/2016).
Bidang Pertanian
Di bidang pertanian misalnya, kata Jumain, bibit unggul hasil pengembangan teknologki jarang sekali bisa sampai ke petani. Hal itu disebabkan adanya regulasi yang mengharuskan semua bibit harus memiliki sertifikasi dan standarisasi. Selain itu, bibit yang akan digunakan para petani harus menjalani ujicoba selama delapan musim.
“Hal-hal yang seperti ini seharusnya tidak ada. Belum lagi hanya ada satu perusahaan yang bisa mengedarkan bibit itu. Kenapa kita tidak memberikan kewenangan masyarakat yang ada di bawah untuk bisa mengembangkan bibit itu. Kalau begitu harga beras mahal, karela sistem logistik itu panjang dan banyak aturan yang harus dilewati,” ujar Jumain.
Dikatakan Jumain, regulasi yang dianggap menghambat para inovator tersebut harus dihapus serta dipangkas jika ingin membangun industri dalam negeri.
Menurutnya, penghapusan dan pemangkasan regulasi yang panjang itu bisa memberikan iklim persaingan yang kondusif, mempercepat teknologi yang dihasilkan lembaga penelitian dan pengembangan, dan hasil inovasi perguruan tinggi bisa digunakan industri dalam negeri.
“Standarisasi itu sebagian besar diadopsi untuk industri luar negeri sehingga yang untung itu industri luar negeri juga. Sementara hasil inovasi dari kita sendiri tidak bisa dipakai,” kata Jumain.
