Username

Password

Remember me

Register

Recover password

KASAL Hadiri Peringatan Deklarasi Djuanda ke-59

KASAL Hadiri Peringatan Deklarasi Djuanda ke-59 - Aksi.co

Penulis Aksi | Friday 16 December 2016

KSAL Hadiri Peringatan Deklarasi Djuanda ke-59Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P., hadir pada peringatan Deklarasi Djuanda ke-59 Tahun 2016 di Universitas Pasundan (Unpas) Jl. Dr. Setiabudi Bandung (15/12/2016). Kehadirannya ini juga sebagai pengampu stadium general bagi ratusan mahasiswa dan dosen Unpas.

Turut hadir dalam peringatan kali ini Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Mayjen Purn TB Hasanudin, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, S. Sos., M.M., Rektor Unpas Bandung Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom., Ketua Umum Paguyuban Pasundan Prof. Dr. H. M. Didi Turmudzi, M.S.i, Ketua Umum DPP Gerakan Hejo Eka Santosa, Praktisi hukum Didin S Maolani, dan tokoh Jabar lainnya.

Ade Supandi yang dikenal sebagai “urang Sunda pituin” asal daerah Cigondewah Kabupaten Bandung, dalam pemaparanyan, membedah kedalaman pesan dan tugas dari inti dari Deklarasi Djuanda tahun 1957:”Kita sudah menjadi negara maritim. Namun yang lebih penting, kita harus menjadi bangsa maritim”.

Dipaparkan oleh Ade Supandi, perubahan mind set sebagai bangsa maritim, memerlukan startegi terpadu, di antaranya:”Pembangunan di kawasan daratan dan lautan harus saling mendukung”. Saran yang bersifat mendasar untuk gubernur di negara kita pun, Ia lontarkan:”Dari setiap 34 provinsi, taruhlah mengganggaran Rp 1 T per provinsi. Masing-masing sepertiganya membeli atau membangun kapal, industri perikanan, sisanya untuk infrastruktur dan pengembangan SDM.”

Maknanya, menurut Ade Supandi yang menjadi putra Sunda ke dua sebagai KSAL dari Jawa Barat setelah Laksamana R.E Martadinata, idealnya kita tak harus “cukup” berbahagia menjadi negara maritim (penuh) setelah Ir. H. Djuanda mengumunkan kepada dunia di depan sidang PBB pada tahun 1957 – dan disempurnakan melalui konvensi hukum laut PBB ke – lll Tahun 1982 (United Nation Convention on The Law of The Sea/UNCLOS 1982 –red).

Rupanya, ini dipaparkan setelah salah satunya merunut pada kenyataan kini NKRI, otomatis diakui sebagai Negara Kepulauan. Wilayah perairan kita semula sebagai bagian dari laut lepas, kini menjadi wilayah kedaulatan. Saat ini memiliki 17.480 pulau, dan garis pantai sepanjang 95.181 Km. Sebagai negara maritim, memiliki luas total wilayah 7,9 juta Kilometer persegi. Ini terdiri atas 1,9 juta kilometer persegi daratan dan 5,8 juta kilometer persegi lautan.”Salah satunya kembangkannlah SDM kemaritiman kita. Unpas mulailah merintis Fakultas Kelautan. Unila sudah memulainya”, ujar Ade Sopandi yang juga menjelaskan kiprah TNI AL dalam kerjasamanya dengan prodi Geodesi di UGM dan ITB – “Baru-baru ini alumni geodesi ITB surveyornya telah mencapai kelas A. Ini membanggakan.”

Elit & Masyarakat

Sementara itu Didi Turmudzi selaku tuan rumah “stadium general” ini, sebelumnya mengapresiasi kiprah Ir. H. Djuanda dalam penguatan Poros Maritim yang telah ditahbiskan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sebagai sesuatu yang dahsyat:”Paguyuban Pasundan berkehendak secara kontinyu memperingatinya. Elit bangsa ini hendaknya hirau terhadap peran dan kontribusi pahlawannya, serta masyarakat pun memahaminya.”

Secara terpisah, Eka Santosa yang juga selaku Sekjen BOMA (Baresan Olot Masyarakat Adat) Jawa Barat, dan telah memberikan anugerah gelar khusus selaku Satria Samudera Nusantara (2/5/2015) kepada Ade Sopandi, menyatakan:”Paparan Kang Ade Sopandi adalah visi dan misi bersama sebagai bangsa maritim. Setelah UNCLOS 1982 diakui dunia, masih banyak PR yang harus kita kerjakan. SDM di kelautan harus segera ditingkatkan. Kekayaan laut itu amanat para Olot (tetua adat), untuk kesejahteraan. Anak cucu Kita yang mengolahnya.” (GUN)

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply