KJA Offshore Buatan Dalam Negeri Unggul Mana dengan Produk Norwegia?

KJA Offshore Buatan Dalam Negeri Unggul Mana dengan Produk Norwegia?Kabar beredar tentang terjungkalnya produk dalam negeri Keramba Jaring Apung (KJA) Offshore atau Lepas Pantai buatan dalam negeri, yang digambarkan pada konperensi pers (27/4/2018) di Jakarta dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang diprakarsai Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Soebijakto. Buntutnya bagi Budiprawira Sunadim, Dirut PT Gani Arta Dwitunggal, masih menyisakan ketidakpastian.

“Dalam konpers ini produk saya disebut-sebut KJA Padalarang. Antara Batujajar dan Padalarang memang dekat, sama-sama di Kabupaten Bandung. Jelasnya, produk Padalarang disandingkan dengan produk Norwegia,” kata Budiprawira.

Ditemui di tempat kerjanya di Batujajar Kabupaten Bandung (14/5/2018), hari itu Budiprawira tampak sibuk mempersiapkan produk KJA offshore submersible untuk diekspor ke empat kalinya pada Juni 2018 mendatang ke Negeri China. Beberapa set KJA offshore submersible yang bisa ditenggelamkan ke dalam laut untuk menghadapi taifun dan ombak besar, hari itu pun tampak sedang dipersiapakn pengirimannya.

“Di sana ada satu setengah juta KJA padahal garis pantainya jauh di bawah kita. Indonesia baru punya sekitar lima belas ribu-an KJA HDPE, sisanya KJA dari bambu. Intinya, pasar dalam negeri dan luar negeri termasuk China itu, masih terbuka luas.”

Menyoal gonjang-ganjing KJA buatannya yang “kalah tender” alias terjungkal hanya gara-gara tercantum persyaratan Norwegian Standard dalam Dokumen Pengadaan Percontohan Budidaya Lepas Pantai tertanggal 25 Mei 2017. Ini dalam kaitan pengadaan Satker Direktorat Perbenihan KKP.

“Sudahlah ini tender banyak keanehan, ada bahasa Ingris dan bahasa Indonesia tiga kali diulang sejak Mei 2017. Melelahkan menjelaskan soal ini. Pegangan saya Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Bab VII Pasal 96-99 tentang Penggunaan Barang atau Jasa Produk Dalam Negeri. Terganjal gara-gara harus disertifikasi Norwegian Standard. Sampai hari ini tidak ada jawaban yang memuaskan soal ini. Wajarlah bertanya? Bayangkan, kalau Norwegian Standard ini terus dipakai, artinya bila lelang internasional pun, misal ada dari Jepang, dan Amerika, pasti kalah secara administrasi.”

Lebih lanjut mengenai tender ini, menurutnya diketahui, semula hubungan antara KKP dengan Norwegia dalam hal kerjasama kemaritiman. Menurutnya pula, hal ini sangatlah normatif sebagai pola hubungan antar negara maritim. “Bila kemudian menjadi pengadaan? Ini aneh bagi kami. Pegangan saya hanya satu ke Perpres No 54 Tahun 2010 bab VII. Perpres itu demi memajukan produk dalam negeri dan anak bangsa,” begitu ujarnya dengan legawa yang diakhiri rasa heran, tampaknya.

Diketahui, saat ini ada SNI 7917:2013 yang berjudul Sarana Keramba Jaring Apung Bundar Polyethylene untuk Pembesaran Ikan di Laut. Menurutnya, jika SNI 7917:2013 dianggap tidak memadai, yang diketahuinya sejak 2014 KKP tidak pernah bekerjasama dengan BSN (Badan Standarisasi Nasional) untuk merumuskan SNI Keramba Jaring Apung HDPE Offshore.

Singkat kata usai mengupas cukup mendalam kondisi industri perikanan di dalam negeri, berikut prospeknya, Budiprawira memberikan kata kunci, disela-sela menunjukkan setumpuk data tertulis jaminan produknya, di antaranya dari Kementerian Perinsdustrian RI sejak 2014 hingga 2016 dengan capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) rata-rata 41 % hingga 46%:

“Saya mengharapkan kalau pemerintah membeli satu KJA Offshore dari Aquatech, harga silahkan negosiasi. Tetapi syarat saya, KJA saya ini disandingkan dengan KJA Norwegia. Saya jamin akan saya permalukan produksi luar negeri itu. Spesikasi KJA saya jauh di atas itu, mulai estetika, kita jauh lebih baik, ketahanan ombaknya kita jauh lebih baik. Itu jaminan saya,” ujarnya dengan catatan produk yang akan disandingkan ini tidak perlu yang submersible.”

“Di laut kita KJA offshore submersible ini tidak dibutuhkan karena tidak ada taifun, seperti di China yang kerap dilanda taifun. Produk KJA Offhore submersible saya justru dipakai di China karena mampu menghadapi ombak tinggi.”

Kata Gerakan Hejo

Dikonfirmasi secara terpisah (15/5/2018) Agus Warsito, Sekjen Gerakan Hejo di Bandung. Ini organisasi berbasis lingkungan hidup yang pembinanya, sesepuh Jawa Barat Solihin GP. Gerakan Hejo yang mengamati secara intens fenomena Norwegian Standard dalam proses lelang ini, ini selaras demi memajukan industri budidaya ikan di maritim kita, menyatakan:

”Betul itu, lakukan uji lapangan secara nyata. Bandingkan saja buatan dalam negeri dengan Norwegia. Jangan hanya kalah karena urusan administrasi. Berani saja diadu. Semoga ini direspon baik pihak KKP. Saya percaya, mereka akan kooperatif atas ajakan ini.”

Harri Safiari

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *