Forum DAS Gelar Rakor Bahas Nasib Sungai Citarum

Forum DAS Gelar Rakor Bahas Nasib Sungai CitarumBertempat di Kawasan Ekowisata dan Budaya Alam Santosa di Pasir Impun, Kabupaten Bandung, pada Sabtu, 15 April 2017 berlangsung Rakor Forum DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum Jabar. Rakor ini diikuti Korwil dari 11 Kabupaten/Kota di Jabar.

“Rakor kali ini terbilang istimewa. Pasalnya, kegeraman kami atas penanganan sungai terpanjang di Jabar, 225 km panjangnya, dengan luas lahan 12 ribu kilo meter persegi. Dari tahun-ke tahun malah jeblok, jadi salah satu sungai terkotor sedunia !” papar Ketua F-DAS Citarum, Eka Santosa.

Pembahasan Rakor yang mengundang Kadishut Jabar serta instansi pemerintah lainnya, namun hanya dihadiri M. Yusuf selaku Pelaksana Kegiatan Dinas Kehutanan Jabar.

“Silahkan saja, dalam rakor ini kita membahas nasib Sungai Citarum, sesuai aspirasi forum yang memang amat kami perlukan. Nasib Citarum tak akan berarti, dan berubah ke hal yang lebih baik bila tanpa partisipasi masyarakat. Kami, intinya butuh masukan dari Rakor ini”, jelas M Yusuf dalam sambutannya.

Mengatasi secara praktis dan murah, serta berprinsip sangat ramah lungkungan, dalam Rakor ini dibahas intensif usulan penanaman aneka pohon bambu di sepanjang bantaran Sungai Citarum. Mereaksi usulan ini hampir seluruh peserta mendukungnya. “Nanti kita perdalam dan lakukan kajian serius soal ini. Prinsip, kami amat setuju. Bambu itu kan, cepat tumbuh, berdaya-guna, penumbuh mata air, dan mudah merawatnya,” jelas Agus dari F-DAS Kabupaten Bandung.

Desakan ke Presiden

Selama rakor berlangsung sangat kuat nuansa dari puluhan peserta, perlu penanganan khusus agar Sungai Citarum tak menjadi area septik tank, pembuangan lumbah B3, pembuangan limbah pabrik, pembunuh bagi puluhan spesies biota termasuk ikan endemik (lokal), dan sumber bencana banjir.

“Kami butuh Pak Presiden turun tangan segera. Sejak 1994 sampai sekarang, dugaan kuat BPK dan KPK gelontoran dana sekitar Rp. 30 T tak ada alang ujurnya. Badan seperti BBWS, BP DAS Citarum, dan lainnya, kalau bisa dibubarkan atau dilebur menjadi lembaga baru atau khusus, di bawah Presiden langsung,” seru Rizky Ramdhani yang kerap disapa Astro, dan di F DAS Citarum menangani bidang hukum.

Sementara itu Yunan Wirahadikusuma yang mewakili kawasan Kota Baru Parahyangan, Padalarang Kab. Bandung Barat (KBB), dan kini bergabung sebagai Ketua Forum DAS Citarum KBB, mereaksi usulan turun tangan Presiden Jokowi:”Saatnya, Pak Jokowi harus bertindak. Bila hanya mendengar laporan rasanya, sudah bukan saatnya lagi.”

Satgas Pengusul ke Presiden

Hingga sore ini Rakor berlangsung, masih digodok materi usulan penanganan khusus – bagaimana Sungai Citarum diawasi Presiden. “Bentuknya, bisa Inpres, Perpres, atau adhoc seperti KPK. KPK berdiri walaupun penanganan kasus korupsi masih dijalankan oleh polisi dan jaksa, misalnya,” kata Romi Oktaviansyah, Sekertaris F-DAS Kab. Bekasi.

Sampai sore ini, telah dibentuk Satgas Usulan Penanganan Sungai Citarum oleh Presiden RI.”Dalam satu dua hari kami akan olah materi ini untuk diajukan segera ke Presiden”, tutup Uyud, Sekertaris F DAS Citarum -“Ini pekerjaan darurat untuk Sungai Citarum. Makanya, usulan kami pun ya darurat pula. Langsung saja ke Presiden kita sampaikan kondisi sungai ini apa adanya”. (HS/SA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *