Username

Password

Remember me

Register

Recover password

Menteri Khofifah: Ibu Angkat Angeline Terlibat Adopsi Anak ILegal

Menteri Khofifah: Ibu Angkat Angeline Terlibat Adopsi Anak ILegal - Aksi.co

Penulis Aksi | Sunday 14 June 2015

Khofifah-Indar-ParawansaIbu angkat Angline, Margareth terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara ‎dan denda Rp. 100 juta terkait proses adopsi ilegal. Ia diduga melewatkan sejumlah prosedur teknis tentang pengangkatan anak terhadap Angeline.Demikian disampaikan Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa dalam keterangannaya, di Karang Setra Bandung, Sabtu (13/6) malam.

“Jadi sebenarnya undang-undang kita sangat detail, payung hukumnya jelas dan regulasinya sangat detail yang bisa dijadikan refensi pengangkatan anak,” papar Mentri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa, di Hotel Karang Setra, Sabtu(13/6) malam.

Khofifah menjelaskan Indonesia memiliki ‎UU Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 kemudian direvisi lagi UU No 35 tahun 2014, kemudian PP 54/2007 tentang pengangkatan anak dan kita juga punya Permen 110 tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak dan ada juga peraturan dirjen.

Dikatakannya, dalam undang-undang tersebut juga dibedakan antara proses WNI-WNI, WNI-WNA, dan WNI single parent. Tidak boleh pasangan sejenis, dan harus seagama.
Proses pengapdosian pengangkatan anak untuk WNI-WNI dan WNI single, imbuh Mensos, harus membuat surat permohonan ke Dinas Sosial Provinsi, sedangkan untuk WNI-WNA suratnya dikirimkan ke Kemensos.

“Anak-anak yang dapat diadopsi adalah anak terlantar atau yang ditelantarkan, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus,” ujarnya lagi.

Dikatakannya, proses setelah permohonan masih sangat panjang.Dinsos atau Kemensos nanti akan mengutus tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tippa)‎, untuk survey tentang kelayakan baik ekonomi atau psikologi sosial.

“Sebelum disahkan pengadilan, ada masa percobaan 6 bulan bagi calon orang tua angkat,” kata Mensos.

Untuk kasus Angeline‎, tambah Mensos, semua proses itu terlewati alias tidak mengikuti prosedur dan undang-undang.

“Bila tidak mengikuti seluruh prosedur diatas akan diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara dan atau denda Rp. 100 juta,” tandasnya.

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply