Username

Password

Remember me

Register

Recover password

Pengelola Perguruan Tinggi Swasta Tak Akan Bayar PBB

Pengelola Perguruan Tinggi Swasta Tak Akan Bayar PBB - Aksi.co

Penulis Aksi | Tuesday 9 August 2016

Pengelola Perguruan Tinggi Swasta Tak Akan Bayar PBBPara pengelola perguruan tinggi swasta di Jabar dan Banten tidak akan membayar pajak bumi dan bangunan karena dinilai memberatkan. Apalagi, sesuai dengan UU No 12/1985 tentang PBB, maka untuk sosial, keagamaan, dan pendidikan tidak dikenakan PBB.

“Yayasan pendidikan lebih banyak hasilnya diinvestasikan kembali untuk lembaga pendidikan bukan untuk memperkaya pengurus atau pembina yayasan. Bahkan, pembina dan pengurus yayasan tidak boleh menerima honorarium atau sejenisnya,” kata Ketua Asosasi Badan Pengelola Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI), Jurnalis Udin, dalam seminar beban pajak dan listrik bagi PTS, di Unversitas Widyatama, Selasa 9 Agustus 2016.

Menurut Jurnalis, sebagai institusi nirlaba yayasan pendidikan seharusnya tidak terkena PBB. “Namun di lapangan terdapat surat edaran Dirjen Pajak tahun 1995 yang menerapkan PBB bagi yayasan-yayasan pendidikan dengan syarat-syarat tertentu. Di lain pihak kebijakan wali kota dan bupati juga berbeda-beda seperti Kota Surabaya membebaskan PBB buat PTS, tetapi kabupaten/kota lain masih menerapkannya,” katanya.

Selain beban PBB, kata Jurnalis, PTS juga dibebani dengan pajak penghasilan yang besar. “Kasus Universitas Yarsi yang saya pimpin saat ini memiliki beban pajak yang terutang baik PBB maupun pajak penghasilan sampai Rp 54 miliar. Hal itu disebabkan hasil-hasil dari lembaga pendidikan untuk mengembangkan fasilitas kampus,” ujarnya.

Bayar Pajak Sampai ada Kebijakan

Sementara itu, Ketua ABPPTSI Jabar dan Banten, Sali Iskandar mengatakan, para pengelola PTS di Jabar dan Banten pada tahun ini tidak akan membayar PBB sampai ada kebijakan wali kota dan bupati yang memberikan keringanan pembayarannya. “Kalau dulu pemerintah pusat menyatakan yayasan pendidikan sebagai nirlaba sehinggga tanah dan bangunan atas nama yayasan pendidikan tak kena pajak. Namun sudah puluhan tahun ini yayasan pendidikan terkena berbagai macam jenis pajak,” katanya.

ABPPTSI Jabar dan Banten akan mengirimkan surat permohonan kepada bupati/walikota agar mendapatkan keringanan pembayaran PBB.

Selain soal beban pajak, ABPPTSI Jabar dan Banten juga mempersoalkan pembayaran listrik lembaga pendidikan yang disamakan dengan perusahaan. Yayasan pendidikan menginginkan tarif listriknya masuk kategori pendidikan atau sosial.

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

© Copyright 2018 Aksi.co