Aliansi Rakyat Anti Narkoba dan Korupsi (ARANKO) kecewa dengan kinerja Pengurus KONI Jawa Barat. Utamanya, LPJ kinerja dan keuangan periode 2010-2014, hibah APBD Rp 367 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dugaan keras ada manipulasi dan politik uang secara sistematis. Bermula dari rapat pelanggaran AD/ART KONI. Hasilnya Musorprovlub cacat hukum-terjadilah tindak pidana korupsi.
Demikan disampaikan oleh Kordinator ARANKO, Nurhadi seusai pentegelan kantor KONI Jabar, Jalan Padjadjaran Bandung, Kamis (5/11).
“Fakta lain, ketua Umum KONI Jabar terpilih (Kolonel TNI aktif/pejabat struktural) hasil Musorprovlub diduga melanggar UU SKN No 3 tahun 2005 dan UU RI No 34 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 47,” paparnya.
Dikatakan lebih lanjut oleh Nurhadi, atas dasar itu, mohon Gubernur Jabar mendesak KONI Jabar 2010-2014 melakukan musyawarah Olahraga Prov Jabar sesuai AD/ART KONI, UU SKN No 3 tahun 2015, dan surat keputusan KONI Pusat No 46 tertanggal 5 mei 2014 tentang pengesahan PLT Ketua Umum KONI Jabar untuk melaksanakan Tugas sampai dengan Musorprovlub Desember 2014. Mendesak dana hibah yang diberikan ke KONI Jabar periode 2010-2014 untuk dipertanggungjawabkan dalam Musprov KONI Jabar. Pemprov Jabar segera menangguhkan pencairan dana hibah 2015 yang dialokasikan kepada KONI Jabar. Mendukung terwujudnya catur sukses PON XIX tahun 2016 di Jabar sebagai tuan rumah.
“Atas kekisruhan ini, sejatinya telah diutarakan ke komisi V DPRD Jabar, juga melaporkan ke Wagub Jabar, Deddy Mizwar. Hasilnya nihil,” katanya.
ARANKO sangat prihatin dengan peristiwa tertangkapnya (25/10/2015) oknum WW pengurus KONI Jabar, yang juga ketua umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jabar oleh BNN. Disinyalir kuat, ia terlibat sindikat pengedar narkobam
“Berdasarkan rangkaian kebobrokan kepengurusan KONI Jabar 2010-2014 di atas, mulai hari ini kantor KONI Jabar kami segel. Tidak ada ampun!,” tandas Nurhadi.
